Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Ajukan 2 Opsi Pendaftaran Paslon, TPN Ganjar: Visi-Misi Capres Jadi Sebelum Akhir Bulan

Kompas.com - 21/09/2023, 10:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa mengatakan, pihaknya siap terhadap apa pun keputusan penyelenggara Pemilu mengenai jadwal pendaftaran pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden 2024.

Hal ini disampaikan Andika usai ditanya soal dua opsi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait jadwal pendaftaran paslon, yakni dibuka pada 10-16 Oktober 2023 atau 19-25 Oktober 2023.

"Oh sudah (siap). Bahkan, tadi sudah diputuskan bahwa visi-misi calon presiden (capres) sudah jadi sebelum akhir bulan ini, sehingga begitu pendaftaran bulan depan, itu sudah siap," kata Andika Perkasa ditemui di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023) malam.

Kendati begitu, Andika belum bisa memastikan apakah nama bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar juga akan diumumkan akhir bulan ini.

Baca juga: Struktur TPN Bakal Rampung Pekan Depan, Andika Perkasa: Jadwal Ganjar Bakal Dibahas

Pasalnya, ia mengatakan, tidak ada pembahasan mengenai bakal cawapres dalam rapat TPN pada hari itu.

"Oh saya enggak tahu. Kalau itu (bakal cawapres) tadi sama sekali enggak dibahas. Kan Ketua Umum (PDI-P) tidak hadir tadi," ujar Andika Perkasa.

Ditanya namanya yang masih masuk kandidat bakal cawapres, Andika Perkasa mengaku tak terpikirkan soal target mendampingi Ganjar di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ia hanya mengaku bakal menjalankan tugas apa pun yang diberikan terhadapnya.

"Kita melaksanakan tugas apa yang akan diberikan kepada kita. Sekarang kan wakil ketua (TPN)," kata mantan Panglima TNI ini.

Baca juga: AHY-Ridwan Kamil Dicoret, PDI-P Lirik Airlangga Jadi Bakal Cawapres Ganjar

Diberitakan sebelumnya, KPU menawarkan dua opsi masa pendaftaran capres-cawapres.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, opsi yang pertama pendaftaran capres-cawapres dilakukan 10-16 Oktober 2023.

Sementara itu, opsi kedua pendaftaran dibuka pada 19-25 Oktober 2023.

“Jadi rancangan dan program jadwal pelaksanaan pencalonan presiden (opsi pertama) ini disusun KPU dalam rangka penyesuaian sehubungan adanya perubahan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang diubah dengan Perppu Nomor 1 tahun 2022,” ujar Hasyim Asy'ari dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Soal Mahfud Disebut Kandidat Cawapres Terkuat, Ganjar: Belum, Semua Nama Masih Digodok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com