Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI Denny JA: Popularitas AHY di Mata Ormas Islam di Atas Cak Imin

Kompas.com - 21/09/2023, 06:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan bakal cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), berada di bawah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di kalangan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

"AHY lebih populer dibandingkan Muhaimin Iskandar di semua Ormas Islam. Tingkat kesukaan AHY juga lebih tinggi di semua Ormas Islam dari Muhaimin," kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, saat memaparkan hasil survei di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (19/9/2023), seperti dikutip dari kanal YouTube LSI Denny JA.

Survei itu bertajuk hasil temuan dan analisis survei nasional Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terkait Ormas Islam, Partai Islam, dan pilihan Capres September 2023.

Ardian mengatakan, survei itu dilakukan untuk memotret preferensi umat dan ormas Islam terhadap partai serta bakal capres-cawapres menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Survei LSI: Prabowo Jadi Capres Pilihan Kalangan NU, Anies Dipilih Warga Muhammadiyah

Ketua Umum (Ketum) PKB sekaligus bakal calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di acara Halaqoh Para Anjengan dan Habaib, Soreang, Bandung, Jumat (15/9/2023). KOMPAS.com/Rahel Ketua Umum (Ketum) PKB sekaligus bakal calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di acara Halaqoh Para Anjengan dan Habaib, Soreang, Bandung, Jumat (15/9/2023).

Menurut Ardian, Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam mengaku memiliki anggota sekitar lebih dari 90 juta orang.

Sedangkah ormas Islam Muhammadiyah mengeklaim memiliki anggota 60 juta orang.

Maka menurut perkirakaan terdapat 160 juta masyarakat Indonesia yang terafiliasi dengan NU dan Muhammadiyah dalam Pilpres 2024.

Menurut hasil survei, kata Ardian, tingkat popularitas Cak Imin di kalangan NU tercatat mencapai 44,2 persen.

Sedangkan tingkat popularitas AHY di kalangan NU lebih besar dari Cak Imin, yakni mencapai 67,1 persen.

Baca juga: Namanya Terkuat Kedua sebagai Cawapres Ganjar Versi LSI, Sandiaga Uno Optimistis

Popularitas Cak Imin dan AHY di kalangan Muhammadiyah juga memiliki selisih.

Popularitas Cak Imin di Muhammadiyah, menurut hasil survei itu mencapai 47,2. Sementara itu popularitas AHY berada di angka 72,5 persen.

Di kalangan Ormas Islam lainnya, popularitas Cak Imin tercatat mencapai 58,3 persen. Sedangkan popularitas AHY mencapai 71,4 persen.


Dari segi tingkat kesukaan di kalangan NU, Cak Imin meraih angka 66,7 persen.

Sedangkan tingkat kesukaan warga Nahdliyin terhadap AHY mencapai 72,6 persen.

Baca juga: Simulasi 3 Nama Capres, Survei LSI: Ganjar Unggul Tipis Atas Prabowo, Anies Turun

Menurut Ardian, hasil survei itu bukan sesuatu yang mengejutkan kendati AHY bukan berasal dari kalangan Ormas Islam.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com