Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI Denny JA: Popularitas AHY di Mata Ormas Islam di Atas Cak Imin

Kompas.com - 21/09/2023, 06:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

Salah satu indikatornya karena survei ini digelar pada 1 sampai 8 Agustus 2023, atau sebelum Cak Imin dideklarasikan sebagai cawapres dari Koalisi Perubahan.

Pada periode tersebut, pemberitaan terhadap Cak Imin dinilai tak semarak seperti AHY.

Ardian menambahkan, hal lain yang menjadi faktor tambahan atalah latar belakang AHY yang merupakan anak dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, AHY juga pernah menjadi kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2017 dan membuat publik lebih banyak mengenalnya ketimbang Cak Imin.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Turun tapi Masih Unggul Tipis dari Ganjar

Faktor lain yang diduga membuat popularitas AHY lebih tinggi dari Cak Imin di kalangan ormas Islam adalah meski PKB merupakan partai Islam yang basis suaranya adalah warga Nahdliyin, tetapi faktanya tidak semua warga NU memilih PKB.

Hal itu juga terlihat dalam hasil survei terbaru LSI Denny JA yang menempatkan PKB di posisi ketiga di bawah PDI-P dan Gerindra sebagai parpol yang dipilih warga NU.

"Ini memperlihatkan warga Nahdliyin juga memiliki preferensi politik yang tidak hanya ke PKB tapi juga ke partai-partai lain. Kedua terlihat bahwa NU juga menyebar ada di Jabar, Jateng dan Jatim. Oke kalau di Jatim orang kenal dengan Cak Imin, tapi dalam konteks yang lain berdasarkan data ternyata orang juga tidak mengenal Cak Imin," papar Ardian.

Ardian mengatakan, survei itu dilakukan secara wawancara tatap muka pada 1-8 Agustus 2023 dengan menggunakan kuesioner kepada 1200 responden di seluruh Indonesia.

Metodologi survei ini adalah multistage random sampling. Ardian mengungkapkan responden dipilih secara acak.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PDI-P 23,2 Persen, Berpeluang Hatrrick

Dalam salah satu pertanyaannya, responden diminta menjawab apakah merasa bagian dari ormas agama NU, Muhammadiyah, atau ormas lainnya. Adapun, margin of error survei ini sebesar 2,9 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuisioner.

Survei ini melibatkan 56,9 persen responden yang terafiliasi NU dan 5,7 persen responden yang merasa terafiliasi Muhammadiyah.

Kemudian, lembaga tersebut juga melibatkan responden yang merasa terafiliasi ormas Islam lain 3 persen, non-ormas Islam 33,8 persen, sedangkan yang tidak tahu atau jawab sebagai bagian dari ormas Islam 0,6 persen.

(Penulis: Rahel Narda Chaterine, Editor: Sabrina Asril)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com