Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dukung Prabowo, Pengamat Akui Tambah Kekuatan Politik tapi Ingatkan soal Pilpres 2014

Kompas.com - 18/09/2023, 17:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto bisa menambah kekuatan politik.

Hanya saja, menurutnya, ke depan pemilihan presiden (Pilpres) bukan ditentukan oleh seberapa banyak dukungan partai politik (parpol).

"Pastinya menambah kekuatan politik, Demokrat ini kan partai menengah. Itu di atas kertas. Tapi kan pilpres itu kan bukan seberapa banyak dukungan partai, tapi seberapa banyak dukungan rakyat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) secara langsung," ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/9/2023).

"Sudah banyak contoh kasus, dukungan partai banyak (kepada capres), tapi tak menang pilpres," katanya lagi.

Baca juga: Demokrat Dukung Prabowo, Cak Imin Sebut Koalisi Indonesia Maju Makin Kokoh

Adi lantas memberikan contoh, pada 2014 lalu dukungan parpol untuk Prabowo Subianto lebih banyak daripada dukungan untuk Joko Widodo (Jokowi)

Namun, Jokowi tetap bisa mengalahkan Prabowo di Pilpres 2014.

Kemudian, pada 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla yang hanya didukung Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bisa melaju ke putaran kedua pilpres.

Selanjutnya, pasangan SBY-JK pun berhasil mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi di putaran kedua, dengan total suara mencapai 60,62 persen.

Baca juga: Alasan Demokrat Pilih Dukung Prabowo di Pilpres 2024...

"Karena dalam pilpres secara langsung itu prinsipnya one man one vote. Yang bisa memenangkan itu adalah mereka yang bisa memenangkan suara terbanyak rakyat. Bukan suara terbanyak parpol," ujar Adi.

"Saya kira di situ kuncinya. Mestinya itu yang dilihat. Banyaknya dukungan parpol secara moril bisa meningkatkan kekuatan politik, tapi seringkali banyaknya dukungan partai tidak linier dan tak jamin apa pun," katanya lagi.

Adi juga mengatakan, sosok bakal calon presiden (capres) sendiri merupakan magnet. Sehingga, sebanyak apa pun dukungan parpol bukan merupakan unsur utama.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Prabowo Subianto.

Kabar bergabungnya Demokrat ke KIM diungkap oleh elite partai pendukung Prabowo, yakni Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Baca juga: Demokrat Dukung Prabowo, Cak Imin Sebut Koalisi Indonesia Maju Makin Kokoh

Untuk diketahui, para ketua umum partai politik (parpol) anggota KIM menggelar pertemuan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023) sore untuk menyambut bergabungnya Demokrat.

Di antaranya ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com