Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dukung Prabowo, Pengamat Akui Tambah Kekuatan Politik tapi Ingatkan soal Pilpres 2014

Kompas.com - 18/09/2023, 17:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto bisa menambah kekuatan politik.

Hanya saja, menurutnya, ke depan pemilihan presiden (Pilpres) bukan ditentukan oleh seberapa banyak dukungan partai politik (parpol).

"Pastinya menambah kekuatan politik, Demokrat ini kan partai menengah. Itu di atas kertas. Tapi kan pilpres itu kan bukan seberapa banyak dukungan partai, tapi seberapa banyak dukungan rakyat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) secara langsung," ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/9/2023).

"Sudah banyak contoh kasus, dukungan partai banyak (kepada capres), tapi tak menang pilpres," katanya lagi.

Baca juga: Demokrat Dukung Prabowo, Cak Imin Sebut Koalisi Indonesia Maju Makin Kokoh

Adi lantas memberikan contoh, pada 2014 lalu dukungan parpol untuk Prabowo Subianto lebih banyak daripada dukungan untuk Joko Widodo (Jokowi)

Namun, Jokowi tetap bisa mengalahkan Prabowo di Pilpres 2014.

Kemudian, pada 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla yang hanya didukung Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bisa melaju ke putaran kedua pilpres.

Selanjutnya, pasangan SBY-JK pun berhasil mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi di putaran kedua, dengan total suara mencapai 60,62 persen.

Baca juga: Alasan Demokrat Pilih Dukung Prabowo di Pilpres 2024...

"Karena dalam pilpres secara langsung itu prinsipnya one man one vote. Yang bisa memenangkan itu adalah mereka yang bisa memenangkan suara terbanyak rakyat. Bukan suara terbanyak parpol," ujar Adi.

"Saya kira di situ kuncinya. Mestinya itu yang dilihat. Banyaknya dukungan parpol secara moril bisa meningkatkan kekuatan politik, tapi seringkali banyaknya dukungan partai tidak linier dan tak jamin apa pun," katanya lagi.

Adi juga mengatakan, sosok bakal calon presiden (capres) sendiri merupakan magnet. Sehingga, sebanyak apa pun dukungan parpol bukan merupakan unsur utama.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Prabowo Subianto.

Kabar bergabungnya Demokrat ke KIM diungkap oleh elite partai pendukung Prabowo, yakni Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Baca juga: Demokrat Dukung Prabowo, Cak Imin Sebut Koalisi Indonesia Maju Makin Kokoh

Untuk diketahui, para ketua umum partai politik (parpol) anggota KIM menggelar pertemuan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023) sore untuk menyambut bergabungnya Demokrat.

Di antaranya ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Selain keempat tokoh tersebut, hadir pula Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha, dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Dari Demokrat hadir Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sejumlah elite partai lainnya.

Baca juga: Tak Khawatir Prabowo Didukung Koalisi Besar, Politikus PDI-P Singgung soal Pilpres 2014

Pada saat pertemuan, Zulkifli Hasan mengabarkan bahwa Demokrat resmi menyatakan dukungan untuk Prabowo.

“SBY sudah di Hambalang. Ahlan wa sahlan saudaraku, Partai Demokrat bergabung ke KIM,” kata pria yang karib disapa Zulhas tersebut kepada Kompas.com saat itu.

Sementara, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan, salah satu alasan bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju karena SBY nyaman dengan Prabowo.

Bahkan, Viva Yoga mengungkapkan, SBY bakal ikut memperjuangkan kemenangan untuk SBY.

“Pak SBY sendiri menyatakan akan ikut turun gunung untuk mau memperjuangkan Pak Prabowo menjadi Presiden,” kata Viva Yoga saat ditemui di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Demokrat pun telah angkat bicara terkait kabar tersebut. Koordinator juru bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, arah dukungan Partai Demokrat baru akan diresmikan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai pada Kamis (21/9/2023).

"Untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024, akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9/2023).

Baca juga: Sempat Komunikasi Intens tapi Demokrat Pilih Dukung Prabowo, PDI-P: Belum Berjodoh

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com