Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Ganjar Ingin Buka Data Saat Covid-19, Harus Debat dengan Menkes

Kompas.com - 18/09/2023, 11:38 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) dari PDI-P Ganjar Pranowo mengaku pernah berdebat hebat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) saat pandemi Covid-19 karena ingin membuka data Covid-19 kepada masyarakat.

Kala itu, ia menyatakan ada dua pilihan. Pertama, menutup data agar publik tenang. Kedua, buka data tetapi publik akan cemas. Akhirnya, Ganjar memilih yang kedua.

"Ketika publik tidak tahu, apa harus kita lakukan, mau pakai yang mana? Kita tipu publik agar dia tenang, atau kita beri kejujuran tapi cemas. Saya pilih yang kedua, maka saya debat habis-habisan soal data. Karena kita tidak pernah jujur dengan data," kata Ganjar saat menghadiri Kuliah Kebangsaan yang digelar di Fakultas Ilmu Sipil dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) di Depok, Jawa Barat, Senin (18/9/2023).

Baca juga: Kelakar Ganjar di Kuliah Kebangsaan UI: Tidak Yakin Diundang kalau Namanya Tak Ada di Survei

Ganjar berpendapat, membuka data ke publik sangat penting agar publik mau patuh saat diminta memakai masker dan mencuci tangan, maupun menerapkan protokol-protokol kesehatan yang lain.

Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Tengan ini mengatakan, membuka data penting untuk kepentingan riset di masa depan.

Menurutnya, dengan data yang benar, maka keluaran (output) atau solusi yang dihasilkan pun mampu menangani masalah.

"Jangan kita membohongi siapa pun. Emang gampang kita komunikasi dengan mereka (warga)? Pak kami kalau di rumah makan apa? (Beri) Bansos. Saya terinspirasi kemudian membuat lapak ganjar karena itu, untuk menjualkan produk UMKM," ujar Ganjar.

"Bagaimana kita integrasikan komunikasi publik ketika kemudian sudah ada caranya, (saya waktu itu bilang ke warga), 'bapak, ibu harus di rumah, harus pakai masker. Besok saya lewat sini, bapak, ibu enggak pakai, tak bubarin ini'," katanya lagi.

Baca juga: Teka Teki Cawapres Ganjar: Sekjen PDI-P Ungkit Kejutan di Pilpres 2019, Ganjar Unggah Foto Bersama Mahfud

Namun, Ganjar tidak memungkiri bahwa keputusannya disorot oleh banyak pihak.

Bahkan, pengelola data di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) empat kali datang ke Jawa Tengah untuk menemuinya terkait hal itu.

Hanya saja, Ganjar justru meminta pengelola data untuk memasukkan seluruh data Covid-19 di Jawa Tengah.

"(Tapi pengelola bilang begini), 'Maaf Pak Ganjar, kalau (data) ini dimasukkan besok pagi, Jawa Tengah akan tertinggi seluruh dunia'. Saya tidak peduli. Saat itulah terjadi perdebatan keras dengan Menkes," ujar Ganjar.

Sebagaimana diketahui, sebelum Ganjar, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan telah mengisi Kuliah Kebangsaan di FISIP UI.

Baca juga: Bicara Problem Hukum, Ganjar: Kalau Sistemnya Bagus tapi Aktornya Memble, Ya Tidak Jadi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Polisi Benarkan soal Ancaman Bom dalam Pesawat di Bandara Juanda, 1 Penumpang Diamankan

Polisi Benarkan soal Ancaman Bom dalam Pesawat di Bandara Juanda, 1 Penumpang Diamankan

Nasional
Dalam Dakwaan Hasbi Hasan Disebut Pengaruhi Hakim Agung, KY Tunggu Putusan Pengadilan

Dalam Dakwaan Hasbi Hasan Disebut Pengaruhi Hakim Agung, KY Tunggu Putusan Pengadilan

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Siap Debat Apa Pun Hasil Rapat KPU-Timses Hari Ini

Kubu Anies-Muhaimin Siap Debat Apa Pun Hasil Rapat KPU-Timses Hari Ini

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Harap Debat Capres-Cawapres Sesuai Aturan

TPN Ganjar-Mahfud Harap Debat Capres-Cawapres Sesuai Aturan

Nasional
Butet Kartaredjasa Diduga Diintimidasi, Hasto Nilai Memperkuat Pandangan Kehadiran Neo Orba

Butet Kartaredjasa Diduga Diintimidasi, Hasto Nilai Memperkuat Pandangan Kehadiran Neo Orba

Nasional
Pertanyakan Dasar Gubernur Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, PDI-P: Kemunduran Demokrasi

Pertanyakan Dasar Gubernur Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, PDI-P: Kemunduran Demokrasi

Nasional
Pemerintah Cari Lokasi Baru Untuk Tampung Pengungsi Rohingya

Pemerintah Cari Lokasi Baru Untuk Tampung Pengungsi Rohingya

Nasional
Ganjar: Kalau Sudah di Rel yang Benar lalu Diganggu, Tabrak!

Ganjar: Kalau Sudah di Rel yang Benar lalu Diganggu, Tabrak!

Nasional
Amnesty International Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masuk Agenda Debat Capres-Cawapres

Amnesty International Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masuk Agenda Debat Capres-Cawapres

Nasional
KPK Panggil Wamenkumham sebagai Tersangka Besok

KPK Panggil Wamenkumham sebagai Tersangka Besok

Nasional
Amnesty: Pemerintah Langgar HAM jika Kembalikan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Amnesty: Pemerintah Langgar HAM jika Kembalikan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Nasional
Kasus Mycoplasma Pneumoniae Meluas, Masyarakat Diminta Rajin Cuci Tangan dan Pakai Masker

Kasus Mycoplasma Pneumoniae Meluas, Masyarakat Diminta Rajin Cuci Tangan dan Pakai Masker

Nasional
Jokowi Belum Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Jokowi Belum Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Nasional
Wapres dan Mendagri Soroti Keberadaan Alat Peringatan Dini Terkait Erupsi Gunung Marapi

Wapres dan Mendagri Soroti Keberadaan Alat Peringatan Dini Terkait Erupsi Gunung Marapi

Nasional
Jakarta Sudah Punya Kekhususan, Pengamat Sebut Mekanisme Pemilihan Gubernur Tak Usah Diutak-atik

Jakarta Sudah Punya Kekhususan, Pengamat Sebut Mekanisme Pemilihan Gubernur Tak Usah Diutak-atik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com