Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Disebut Tak Gabung Koalisi Ganjar, Konflik SBY-Megawati Jadi Sebab?

Kompas.com - 18/09/2023, 09:07 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dikabarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Demokrat memang lebih berpeluang merapat ke kubu Prabowo ketimbang koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo.

Ini tak lepas dari buruknya sejarah hubungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Masih buntunya komunikasi dua arah antara PDI-P dan Partai Demokrat,” kata Umam kepada Kompas.com, Minggu (18/9/2023).

Umam mengatakan, Demokrat tampak kerepotan berkomunikasi langsung dengan Megawati. Padahal, Mega merupakan pimpinan tertinggi PDI-P yang menentukan arah gerbong koalisi Ganjar.

Baca juga: Demokrat Move On: Berpaling dari Anies karena Ditikung Cak Imin, Kini Dukung Prabowo?

Memang, hubungan SBY dan Mega renggang sejak keduanya menjadi rival pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2004.

Sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, SBY merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati.

Namun, lewat Pilpres 2004 SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla berhasil menumbangkan Mega-Hasyim Muzadi, pun pada Pilpres 2009 SBY-Boediono menungguli Mega-Prabowo.

Menurut Umam, mungkin saja Mega menganggap persoalan politik antara dirinya dan SBY di masa lalu belum selesai, sehingga membatasi diri dari Demokrat.

“Kondisi ini tentu berdampak serius pada cara pandang Demokrat yang menghendaki koalisi yang setara dan saling menghormati,” ujarnya.

Baca juga: Sinyal Demokrat Merapat ke Hambalang: SBY Siap Turun Gunung

Selain itu, mengutip survei sejumlah lembaga, Umam menyebut bahwa basis pemilih loyal Demorkat lebih banyak mendukung Prabowo ketimbang Ganjar.

Dengan situasi demikian, akan lebih aman jika Demokrat berganti haluan ke Prabowo. Sebab, di kalangan akar rumput, manuver ini lebih minim guncangan dan turbulensi.

Demokrat sendiri juga telah menempatkan diri pada basis paradigma politik "tengah-moderat", di mana spektrum tengah saat ini diklaim oleh tim Prabowo.

Sementara, PDI-P sebagai pengusung utama Ganjar mengeklaim diri sebagai gerbong “kiri-progresif”, sedangkan Anies merepresentasikan kekuatan politik Islam.

“Karena itu, wajar jika Demokrat merasa tidak ada hambatan serius secara ideologis dengan koalisi Prabowo,” kata Umam.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com