Demokrat Disebut Tak Gabung Koalisi Ganjar, Konflik SBY-Megawati Jadi Sebab?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dikabarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Demokrat memang lebih berpeluang merapat ke kubu Prabowo ketimbang koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo.

Ini tak lepas dari buruknya sejarah hubungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Masih buntunya komunikasi dua arah antara PDI-P dan Partai Demokrat,” kata Umam kepada Kompas.com, Minggu (18/9/2023).

Umam mengatakan, Demokrat tampak kerepotan berkomunikasi langsung dengan Megawati. Padahal, Mega merupakan pimpinan tertinggi PDI-P yang menentukan arah gerbong koalisi Ganjar.

Baca juga: Demokrat Move On: Berpaling dari Anies karena Ditikung Cak Imin, Kini Dukung Prabowo?

Memang, hubungan SBY dan Mega renggang sejak keduanya menjadi rival pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2004.

Sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, SBY merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati.

Namun, lewat Pilpres 2004 SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla berhasil menumbangkan Mega-Hasyim Muzadi, pun pada Pilpres 2009 SBY-Boediono menungguli Mega-Prabowo.

Menurut Umam, mungkin saja Mega menganggap persoalan politik antara dirinya dan SBY di masa lalu belum selesai, sehingga membatasi diri dari Demokrat.

“Kondisi ini tentu berdampak serius pada cara pandang Demokrat yang menghendaki koalisi yang setara dan saling menghormati,” ujarnya.

Baca juga: Sinyal Demokrat Merapat ke Hambalang: SBY Siap Turun Gunung

Selain itu, mengutip survei sejumlah lembaga, Umam menyebut bahwa basis pemilih loyal Demorkat lebih banyak mendukung Prabowo ketimbang Ganjar.

Dengan situasi demikian, akan lebih aman jika Demokrat berganti haluan ke Prabowo. Sebab, di kalangan akar rumput, manuver ini lebih minim guncangan dan turbulensi.

Demokrat sendiri juga telah menempatkan diri pada basis paradigma politik "tengah-moderat", di mana spektrum tengah saat ini diklaim oleh tim Prabowo.

Sementara, PDI-P sebagai pengusung utama Ganjar mengeklaim diri sebagai gerbong “kiri-progresif”, sedangkan Anies merepresentasikan kekuatan politik Islam.

“Karena itu, wajar jika Demokrat merasa tidak ada hambatan serius secara ideologis dengan koalisi Prabowo,” kata Umam.

Ke depan, lanjut Umam, tantangan Demokrat adalah bagaimana meletakkan konsep “perubahan untuk perbaikan” yang mereka usung agar bisa melebur dengan semangat keberlanjutan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, yang identik dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Jika Demokrat bisa menjelaskan konsep perubahan dan perbaikan sebagai manifestasi dari konsep change and continuity, maka tidak akan ada kendala memadai dalam upaya Demokrat untuk melebur dengan koalisi pengusung Prabowo Subianto,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, kabar bergabungnya Demokrat ke koalisi Prabowo diungkap oleh elite partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM). Para ketua umum partai politik anggota KIM bahkan menggelar pertemuan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023) untuk menyambut bergabungnya Demokrat.

Hadir dalam pertemuan itu, Prabowo sebagai bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Keempat partai ditambah Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju.

Kabarnya, dalam pertemuan itu hadir pula Ketua Majelis Tinggi sekaligus mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ahlan wa sahlan saudaraku Partai Demokrat bergabung ke KIM,” kata Ketua Umum PAN. Zulkifli Hasan, kepada Kompas.com, Minggu.

Baca juga: Gemuknya Koalisi Prabowo jika Demokrat Gabung, Didukung 4 Parpol Parlemen

Namun demikian, Koordinator juru bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, arah dukungan Partai Demokrat baru akan ditentukan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai pada Kamis (21/9/2023).

"Untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024, akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9/2023).

Herzaky mengakui bahwa SBY hadir dalam pertemuan bersama para ketua umum partai politik pendukung Prabowo di Hambalang, Minggu sore. Namun, menurutnya, kehadiran SBY itu hanya silaturahmi biasa, bukan menandakan bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju.

"Agenda hari ini adalah silaturahmi kebangsaan bersama presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Herzaky.