Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP PKS Condong ke Cak Imin Jadi Cawapres Anies

Kompas.com - 15/09/2023, 11:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengindikasikan PKS condong untuk menyetujui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapres Anies Baswedan.

Adapun Majelis Syura PKS akan menggelar musyawarah untuk membahas Cak Imin sebagai cawapres Anies pada Jumat (15/9/2023) siang.

"Prinsipnya dari peristiwa sambutan hangat nan akrab DPP PKS terhadap Gus Imin saat berkunjung ke DPP PKS kemarin, arah positif itu sangat jelas. Maka itulah yang akan dilaporkan Presiden PKS kepada sidang Majelis Syura," ujar HNW saat dimintai konfirmasi.

HNW menjawab pertanyaan apakah sejauh ini PKS condong menyetujui Cak Imin menjadi cawapres Anies.

Baca juga: Survei SMRC: Anies-Cak Imin Mayoritas Didukung Pemilih Nasdem dan PKS

HNW menyampaikan, dalam musyawarah tersebut, para anggota Majelis Syura PKS akan mewakili semua kader PKS se-Indonesia.

Mereka akan menyampaikan pandangannya sesuai aspirasi kader dan warga dari seluruh Indonesia.

"Dan atas dasar itu semuanya, Majelis Syura akan memutuskan sikap positif konstruktifnya untuk menangkan Koalisi Perubahan untuk Indonesia yang lebih baik," kata dia.

Sejauh ini, PKS memang baru memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpandangan bahwa mayoritas jajaran partainya akan mengarahkan dukungan untuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.


Namun, semua keputusan PKS secara resmi akan disampaikan dalam sidang Majelis Syuro yang digelar pada Jumat pekan ini.

"Kalau 80 persen sih sudah fix, tapi di Majelis Syuro 20 persen," kata Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Meski hanya 20 persen, menurut Mardani, keputusan Majelis Syuro sangat berpengaruh pada partai.

Bisa jadi, kata dia, persentase itu menjadi penentu sikap PKS jika memiliki argumen yang kuat.

"Bisa jadi (pengaruhnya) besar juga, kalau datanya kuat. Kalau dia punya alasan kuat," ujar dia.

Baca juga: Pengamat Nilai PKS Tak Punya Pilihan Selain Dukung Anies-Cak Imin dan Sulit Keluar dari Koalisi Perubahan

Anggota Komisi II DPR ini lantas menjelaskan bagaimana mekanisme Majelis Syuro menggelar rapat untuk menentukan dukungan cawapres.

Pertama, dalam rapat akan dipaparkan kondisi DPP PKS terkini. Selanjutnya, Majelis Syuro memberikan tanggapan.

"Nanti biasanya akan dibentuk komisi, nanti dibahas lagi baru buat keputusan (menentukan cawapres)," tutur Mardani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com