Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Duga, PKS Sebenarnya Tak Ragu Dukung Anies-Muhaimin, Hanya Belum Sepakat Pembagian Tugas

Kompas.com - 13/09/2023, 12:36 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menduga, belum diputuskannya dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin karena belum adanya kesepakatan di antara tiga partai Koalisi Perubahan.

Selain itu, ada hambatan administrasi dan mekanisme internal di PKS untuk memberikan keputusan bulat dukungan kepada Anies-Cak Imin.

"Dugaan saya PKS tidak ragu-ragu, belum resmi dinyatakan mungkin lebih terkait soal administrasi dan mekanisme internal PKS dan kesepakatan elite ketiga partai (koalisi) soal pembagian tugas seperti peran masing-masing partai (dan) tugas kampanye," ujar Djayadi kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (13/9/2023).

"Apakah ada kerja sama dalam pemilu legislatif atau hanya di Pemilu Presiden saja," kata dia.

Baca juga: Majelis Syura PKS Gelar Musyawarah Pekan Ini Bahas Cak Imin jadi Cawapres Anies

Menurut Djayadi, PKS memiliki banyak alasan untuk tetap berada di KPP dan menerima pasangan Anies-Cak Imin sebagai capres-cawapres yang mereka dukung.

"(Alasan) pertama, sampai saat ini keputusan resmi PKS soal capres adalah Anies, jadi AMIN (Anies Cak Imin) tetap sesuai dengan keputusan tersebut," kata dia.

Djayadi juga menyebut, alasan kedua PKS bisa menerima Cak Imin yakni kesepakatan menyerahkan pemilihan cawapres kepada Anies dan tidak ngotot agar kadernya harus menjadi cawapres.

"Ketiga, PKB adalah partai yang basis pemilihnya berbeda dengan PKS sehingga tidak ada halangan untuk berkoalisi, bahkan mungkin bisa saling membantu dalam kampanye pileg," kata dia.

Anies-Cak Imin mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres untuk Pemilu 2024 mendatang.

Baca juga: Sambut PKB, Presiden PKS Ajak Nyanyikan Yaa Lal Wathan

Namun, hingga saat ini PKS belum menyatakan sikap resmi, apakah mereka akan mendukung pasangan tersebut atau tidak. 

Majelis Syuro PKS akan menggelar musyawarah untuk menentukan dukungan terhadap Cak Imin.

Insya Allah Jumat-lah, atau kalau telat-telatnya Sabtu,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan, Selasa, (12/9/2023).

Aboe tidak bisa memastikan hari digelarnya musyawarah Majelis Syuro tersebut.

Namun, Anggota Komisi III DPR RI ini memastikan musyawarah tersebut digelar pekan ini.

“Pokoknya sampe Minggu lah, sekitar-sekitar itu, moga-moga Jumat sudah bisa jalan,” kata Aboe.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com