Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Jokowi soal Masih Impor Beras meski Persediaan Tanah Air Cukup

Kompas.com - 12/09/2023, 12:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjelaskan soal impor beras dari Kamboja setelah mengecek ketersediaan cadangan beras di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2023).

Menurut Presiden, impor beras dari negara tetangga itu masih dalam proses perjalanan.

Jokowi mengatakan, beras impor dari Kamboja itu akan disalurkan ke gudang-gudang Bulog yang ada di berbagai daerah.

Paling lambat, beras impor itu tiba di Indonesia pada November 2023.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Impor Beras

Kepala Negara mengungkapkan, beras impor sebanyak 250.000 ton dari Kamboja itu merupakan bagian dari keseluruhan impor beras sebanyak 400.000 ton pada tahun ini.

Jokowi lantas mengungkap sejumlah alasan mengapa pemerintah melakukan impor beras.

Pertama, impor beras dilakukan untuk menjaga cadangan beras nasional.

Selain itu, impor beras dilakukan untuk menjaga agar harga beras tidak naik.

"Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok (beras). Harus (impor) untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan (harga)," ujar Jokowi.

Impor beras juga dilakukan karena produksi beras dalam negeri mengalami penurunan akibat kondisi kekeringan yang terpengaruh El Nino.

Sebelumnya, informasi mengenai impor beras dari Kamboja terungkap ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Baca juga: Satgas Pangan Polri Pastikan Stok Beras Aman, Bisa Cukupi Kebutuhan Masyarakat

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyinggung soal keinginan impor beras sebanyak 250.000 ton per tahun.

Sebagai timbal baliknya, pemerintah Indonesia akan mendukung pasokan pupuk dan pelatihan pertanian di Kamboja.

Berencana kembali impor

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi juga mengungkapkan rencana pemerintah kembali melakukan impor beras untuk menjaga cadangan beras nasional.

Selain itu, impor beras dilakukan untuk menjaga agar harga beras tidak naik.

"Iya (kemungkinan impor beras lagi)," tutur Jokowi.

Terkait impor beras tersebut, Presiden mengaku sudah berbicara dengan sejumlah kepala negara di Asia, antara lain Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet, kemudian dengan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, PM India Narendra Modi, dan PM China Li Qiang.

Baca juga: Selama Tiga Bulan, 21,3 Juta Warga Dapat Bantuan Beras dari Pemerintah

Meski sudah melakukan pembicaraan, menurut Jokowi, masih ada tindak lanjut negosiasi harga impor yang dilakukan oleh Bulog.

Sebab, jika tidak ada kesepakatan harga, impor beras tak bisa dilakukan.

"Dengan perdana menteri sudah oke tapi harganya enggak sambung ya kan enggak ketemu," tutur Jokowi.

Dia mengatakan, sebenarnya stok beras di Tanah Air saat ini sudah banyak. Namun, pemerintah masih melihat kebutuhan tahun depan.

"Stoknya, stok kita sudah banyak tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli untuk tidak sekarang untuk plan tahun depan juga untuk antisipasi," kata Jokowi .

Sementara itu, untuk stok beras pada tahun ini, Jokowi memastikan masih aman.

Presiden memastikan bahwa stok beras nasional di gudang Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton.

“Ada sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 ribu ton sehingga akan ada stok 2 juta (ton). Biasanya stok kita itu hanya 1,2 juta, normal. Ini kita memiliki 2 juta, sehingga kita tidak usah khawatir,” ujar Jokowi.


Meski stok beras di gudang Bulog cukup, Presiden menilai, pemerintah masih perlu melakukan impor beras untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi hingga tahun depan.

Hal tersebut juga dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara.

Kepala Negara juga mengakui, saat ini kenaikan harga beras memang terjadi di lapangan.

Meski demikian, menurut dia, besaran inflasi terjaga dan masih berada di angka 3,2 persen.

Baca juga: Harga Beras Melonjak, Bulog Mulai Bagikan Bantuan 10 Kg Beras ke 3,5 Juta KK di Jateng

Menurut Jokowi, kenaikan harga beras di pasaran juga dipengaruhi harga beras dunia yang mengalami kenaikan.

Selain kebijakan sejumlah negara yang menghentikan ekspor beras sementara, seperti India, juga ikut berpengaruh.

Oleh karena itu, menurut Jokowi, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah manajemen tata kelola stok beras yang sudah ada di dalam negeri.

"Yang penting itu juga nanti ini setelah ritel semua diguyur oleh Bulog, kemudian masyarakat juga diberi ini juga ini kayak operasi pasar memberikan ke rakyat itu. Sehingga stok-stok di rakyat, stok di gudang-gudang swasta semuanya ada," kata Jokowi.

Pada Kamis, Presiden Jokowi juga menyalurkan beras bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: Presiden Joko Widodo Cek Gudang Bulog, Pastikan Stok Beras Aman

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras selama September hingga November 2023.

Bantuan sebanyak 210.000 ton per bulan itu akan diberikan kepada 21,3 juta penerima.

“Setiap bulan kira-kira 210.000 ton dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk bantuan pangan itu dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November," kata Jokowi.

Menurut Presiden, bantuan beras diberikan agar masyarakat tidak terdampak kenaikan harga.

Jika stok beras masih ada, bantuan akan diteruskan.

"Kalau stoknya kita lihat masih, nanti diteruskan lagi sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com