Salin Artikel

Penjelasan Jokowi soal Masih Impor Beras meski Persediaan Tanah Air Cukup

Menurut Presiden, impor beras dari negara tetangga itu masih dalam proses perjalanan.

Jokowi mengatakan, beras impor dari Kamboja itu akan disalurkan ke gudang-gudang Bulog yang ada di berbagai daerah.

Paling lambat, beras impor itu tiba di Indonesia pada November 2023.

Kepala Negara mengungkapkan, beras impor sebanyak 250.000 ton dari Kamboja itu merupakan bagian dari keseluruhan impor beras sebanyak 400.000 ton pada tahun ini.

Jokowi lantas mengungkap sejumlah alasan mengapa pemerintah melakukan impor beras.

Pertama, impor beras dilakukan untuk menjaga cadangan beras nasional.

Selain itu, impor beras dilakukan untuk menjaga agar harga beras tidak naik.

"Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok (beras). Harus (impor) untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan (harga)," ujar Jokowi.

Impor beras juga dilakukan karena produksi beras dalam negeri mengalami penurunan akibat kondisi kekeringan yang terpengaruh El Nino.

Sebelumnya, informasi mengenai impor beras dari Kamboja terungkap ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyinggung soal keinginan impor beras sebanyak 250.000 ton per tahun.

Sebagai timbal baliknya, pemerintah Indonesia akan mendukung pasokan pupuk dan pelatihan pertanian di Kamboja.

Berencana kembali impor

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi juga mengungkapkan rencana pemerintah kembali melakukan impor beras untuk menjaga cadangan beras nasional.

Selain itu, impor beras dilakukan untuk menjaga agar harga beras tidak naik.

"Iya (kemungkinan impor beras lagi)," tutur Jokowi.

Terkait impor beras tersebut, Presiden mengaku sudah berbicara dengan sejumlah kepala negara di Asia, antara lain Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet, kemudian dengan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, PM India Narendra Modi, dan PM China Li Qiang.

Meski sudah melakukan pembicaraan, menurut Jokowi, masih ada tindak lanjut negosiasi harga impor yang dilakukan oleh Bulog.

Sebab, jika tidak ada kesepakatan harga, impor beras tak bisa dilakukan.

"Dengan perdana menteri sudah oke tapi harganya enggak sambung ya kan enggak ketemu," tutur Jokowi.

Dia mengatakan, sebenarnya stok beras di Tanah Air saat ini sudah banyak. Namun, pemerintah masih melihat kebutuhan tahun depan.

"Stoknya, stok kita sudah banyak tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli untuk tidak sekarang untuk plan tahun depan juga untuk antisipasi," kata Jokowi .

Sementara itu, untuk stok beras pada tahun ini, Jokowi memastikan masih aman.

Presiden memastikan bahwa stok beras nasional di gudang Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton.

“Ada sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 ribu ton sehingga akan ada stok 2 juta (ton). Biasanya stok kita itu hanya 1,2 juta, normal. Ini kita memiliki 2 juta, sehingga kita tidak usah khawatir,” ujar Jokowi.

Hal tersebut juga dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara.

Kepala Negara juga mengakui, saat ini kenaikan harga beras memang terjadi di lapangan.

Meski demikian, menurut dia, besaran inflasi terjaga dan masih berada di angka 3,2 persen.

Menurut Jokowi, kenaikan harga beras di pasaran juga dipengaruhi harga beras dunia yang mengalami kenaikan.

Selain kebijakan sejumlah negara yang menghentikan ekspor beras sementara, seperti India, juga ikut berpengaruh.

Oleh karena itu, menurut Jokowi, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah manajemen tata kelola stok beras yang sudah ada di dalam negeri.

"Yang penting itu juga nanti ini setelah ritel semua diguyur oleh Bulog, kemudian masyarakat juga diberi ini juga ini kayak operasi pasar memberikan ke rakyat itu. Sehingga stok-stok di rakyat, stok di gudang-gudang swasta semuanya ada," kata Jokowi.

Pada Kamis, Presiden Jokowi juga menyalurkan beras bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras selama September hingga November 2023.

Bantuan sebanyak 210.000 ton per bulan itu akan diberikan kepada 21,3 juta penerima.

“Setiap bulan kira-kira 210.000 ton dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk bantuan pangan itu dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November," kata Jokowi.

Menurut Presiden, bantuan beras diberikan agar masyarakat tidak terdampak kenaikan harga.

Jika stok beras masih ada, bantuan akan diteruskan.

"Kalau stoknya kita lihat masih, nanti diteruskan lagi sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras,” ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/12/12240341/penjelasan-jokowi-soal-masih-impor-beras-meski-persediaan-tanah-air-cukup

Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke