Komnas HAM Belum Satu Suara Soal Kasus Munir Masuk Kejahatan HAM Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terbelah dalam penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib.

Hal itu diungkapkan anggota Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) yang juga Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid saat ditemui usai mendengar penjelasan Komnas HAM terkait progres penyelidikan kasus Munir, Kamis (7/9/2023).

Usman mengatakan, dalam ruang mediasi yang dihadiri istri Munir, Suciwati, Komnas HAM mengutus dua komisionernya yakni Hari Kurniawan dan Anis Hidayah.

Informasi yang diterima Kompas.com, dua komisioner inilah yang tersisa di Kantor Komnas HAM saat aksi peringatan 19 tahun terbunuhnya Munir di depan Kantor Komnas HAM.

Baca juga: Tak Beri Kepastian, 2 Komisioner Komnas HAM Diteriaki Massa Aksi Kasus Munir

Usman kemudian menyebut, ada perbedaan penjelasan dari kedua komisioner tersebut.

"Cak Wawa (panggilan akrab Hari Kurniawan) menjelaskan bahwa sejauh ini sudah menyimpulkan bahwa ini pelanggaran HAM berat," kata Usman.

"Tapi Mbak Anis bilang belum dan ini baru penyelidikan pro justitia dan kita (Komnas HAM) belum bisa memberitahukan langkah-langkah proses ini kepada siapapun," sambung dia.

Perbedaan pandangan tersebut dinilai cukup aneh karena sebagai komisioner, seharusnya bisa memberikan pandangan yang sama jika benar penyelidikan sedang berjalan.

Selain itu, Usman juga menilai tak seharusnya Komnas HAM menutup proses penyelidikan kepada publik, terlebih pada langkah-langkah yang diambil Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan seperti pemanggilan saksi atau kunjungan ke tempat peristiwa pelanggaran HAM terjadi.

Baca juga: Munir dan Penghargaan yang Membuatnya Ketakutan

Alasan akan ada gangguan jika proses penyelidikan dipublikasikan adalah alasan yang bisa dibantah dengan meminta koordinasi dan pengaman lebih besar kepada kepolisian.

"Betul memang suka ada gangguan, saya sendiri pernah terlibat sebagai penyelidik dalam Komnas HAM yang dahulu, dan gangguan-gangguan itu berupa demonstrasi melempar batu atau merusak kaca, melakukan tindakan kekerasan, tapi itu sebenarnya tugas kepolisian dan meningkatkan keamanan, bukan mengubah proses penyeliidikan menjadi tertutup," katanya.

Usman kemudian menyebutkan dalil proses penyelidikan Komnas HAM yang harus dibuka sesuai dengan Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Jadi dalam penyelidikan Komnas HAM harus menghormati azas praduga tak bersalah dengan menjaga kerahasaiaan sejauh menyangkut nama-nama yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM yang diselidik, di luar itu prosesnya masih transparan," imbuh dia.

Peristiwa pembunuhan Munir

Munir dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta ke Amsterdam melalui Singapura.

Pemberitaan Harian Kompas 8 September 2004 menyebutkan, Munir meninggal sekitar dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam, Belanda, pukul 08.10 waktu setempat.

Hasil otopsi menunjukkan adanya senyawa arsenik dalam tubuh mantan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu.

Baca juga: 19 Tahun Perjuangkan Kasus Munir, Suciwati: Penderitaan Ini Tidak Mau Saya Bagi

Proses hukum terhadap orang yang dianggap terlibat dalam pembunuhan Munir pernah telah dilakukan.

Pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Pollycarpus Budihari Priyanto yang merupakan pilot Garuda Indonesia.

Pengadilan juga memvonis 1 tahun penjara kepada Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan. Dia dianggap menempatkan Pollycarpus di jadwal penerbangan Munir.

Sejumlah fakta persidangan bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pembunuhan ini.

Akan tetapi, tidak ada petinggi BIN yang dinilai bersalah oleh pengadilan. Pada 13 Desember 2008, mantan Deputi V BIN, Muchdi Purwoprandjono yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, divonis bebas dari segala dakwaan.