Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KTT ASEAN Ditutup, Jokowi Serahkan Palu Keketuaan ke PM Laos

Kompas.com - 07/09/2023, 17:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan palu keketuaan ASEAN kepada Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, usai menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta Convention Center, Kamis (7/9/2023). Dengan demikian, Laos akan menjadi negara ketua ASEAN pada 2024.

"Ini saatnya tongkat keketuaan diserahkan ke Laos. And now we pass the baton to Lao PDR," kata Jokowi, Kamis sore.

Baca juga: Jokowi Ajak PBB Usung Pembangunan yang Lebih Adil buat Negara Berkembang

Jokowi menuturkan, meski KTT ke-43 ASEAN di Indonesia telah berakhir, tugas ASEAN belum selesai. Sebab, pekerjaan besar ASEAN tidak mungkin selesai dalam satu keketuaan saja.

Ia menyebutkan, organisasi negara-negara Asia Tenggara itu akan terus menghadapi beragam dinamika, dan kompleksitas tantangan global.

Untuk itu, kata Jokowi, ASEAN harus bahu-membahu mengubah tantangan menjadi peluang, rivalitas menjadi kolaborasi, eksklusivitas menjadi inklusivitas, dan perbedaan menjadi persatuan.

"Mari kita terus perkuat kolaborasi dan kerja sama untuk ASEAN yang damai dan makmur, serta menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk semua," kata Jokowi.

Baca juga: Iriana Jokowi Ajak Para Pendamping Pemimpin ASEAN ke TMII

Jokowi lalu menyatakan KTT ke-43 ASEAN ditutup dan mengucap terima kasih atas dukungan kepada Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2023.

"Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap keketuaan Indonesia di 2023 dan dengan demikian KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya secara resmi saya tutup," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com