Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: ASEAN Butuh 29,4 Triliun Dollar AS untuk Transisi Energi

Kompas.com - 05/09/2023, 14:34 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) membutuhkan biaya sebesar 29,4 triliun dollar AS untuk melakukan transisi energi di kawasan.

Hal ini dikatakan Jokowi saat membuka ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

"ASEAN membutuhkan 29,4 triliun dollar AS untuk transisi energi," kata Jokowi dalam AIPF, Selasa.

Baca juga: Pengamanan KTT Ke-43 ASEAN, TNI AL Siagakan 6 KRI dan 2 Helikopter Serang di Teluk Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, untuk mengubah rivalitas di Indo Pasifik menjadi kerja sama yang bermanfaat, membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif.

"Dibutuhkan skema pembiayaan yang inovatif melalui kemitraan yang profitable dan sustainable," ujar Jokowi.

Adapun pembiayaan berkelanjutan adalah adalah salah satu dari tiga agenda utama di forum ini. Dua agenda utama lainnya adalah pembangunan infrastruktur hijau dan rantai pasok yang resilience, serta transformasi digital.

Baca juga: Buka ABA 2023, Arsjad Sebut Ajang Ini untuk Apresiasi Pelaku Bisnis Berkelanjutan di ASEAN

Dalam agenda infrastruktur hijau, negara di kawasan akan melakukan hilirisasi distribusi dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Ekonomi ASEAN akan tumbuh lebih kokoh melalui hilirisasi industri. Dan pembangunan ekosistem EV adalah contoh konkret membangun rantai pasok kawasan," tuturnya.

Adapun di bidang transformasi digital dan ekonomi kreatif, ASEAN bakal memperkuat inovasi digital untuk mendukung ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca juga: Jokowi Resmi Buka KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta

Terlebih lagi, pada 2030, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan tumbuh hingga 1 triliun dollar AS.

"Semoga ikhtiar kita dapat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat di kawasan dan dunia," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, ASEAN Indo Pacific Forum terdiri atas sejumlah diskusi panel yang akan diisi oleh beragam pejabat tingkat dunia.

Para pejabat tersebut antara lain Presiden Bank Dunia Ajay Banga, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dan Chairperson World Economic Forum Klaus Schwab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com