Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat "Move On", Merapat ke Koalisi PDI-P, Gerindra, atau Bentuk Poros Baru?

Kompas.com - 05/09/2023, 11:19 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengaku sudah move on dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Katanya, partai berlambang bintang mercy itu siap menjajaki koalisi baru untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Memang, melalui rapat internal partai yang digelar pada Jumat (1/9/2023), Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sekaligus menarik dukungan dari bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

Musababnya, Anies menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilu mendatang.

Padahal, klaim Demokrat, sebelumnya Anies telah berkali-kali meminta ketua umum partainya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk jadi bakal calon RI-2.

Menurut Demokrat, penunjukan Muhaimin sebagai cawapres merupakan keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang disetujui oleh Anies. Demokrat pun mengaku dipaksa menerima keputusan itu.

Atas manuver ini, Demokrat menuding Surya Paloh dan Anies berkhianat terhadap perjanjian kerja sama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kerja sama tersebut menyepakati bahwa Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi mandat buat Anies menunjuk cawapresnya sendiri.

Baca juga: AHY Move On dari Anies dan Demokrat Tancap Gas Cari Koalisi Baru

Dalam pidatonya di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Senin (5/9/2023), AHY menyinggung soal penolakan terhadap fait accompli, atau pemaksaan untuk menerima keputusan sepihak tanpa melibatkan partisipasi semua yang berkepentingan.

Daripada dipaksa menerima keputusan yang tak terlibat dalam prosesnya, kata AHY, Demokrat lebih baik menyatakan tidak sepakat.

“Bagi kami lebih baik bersepakat untuk tidak sepakat, agree to disagree, daripada dipaksa menerima keputusan yang kami sendiri tidak terlibat dalam prosesnya,” ucapnya.

AHY mengaku paham bahwa kader dan simpatisan Demokrat marah dan kecewa atas manuver Anies menggandeng Muhaimin sebagai cawapres. Namun, dia meminta pendukungnya bersabar dan ikhlas.

“Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan,” tutur putra sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Meski demikian, menurut AHY, Indonesia merupakan negara besar yang membutuhkan pemikiran, jiwa, dan tindakan yang besar. Oleh karenanya, dia tidak ingin terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah bangsa.

Pasangan Anies Baswedan (kiri)-Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) ketika deklarasi bakal capres-cawapres dalam Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).Facebook Anies Baswedan Pasangan Anies Baswedan (kiri)-Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) ketika deklarasi bakal capres-cawapres dalam Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).
Bisa saja, kata dia, ke depan Demokrat akan kembali dipertemukan dengan pihak-pihak yang kini tak sejalan. Untuk itu, AHY mengaku memaafkan semua pihak yang telah menyakiti Demokrat, meski tidak begitu saja melupakan.

“Pertama-tama tentu dengan memberi maaf kepada siapa pun yang telah menyakiti kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga kita semua bisa maafkan walaupun tidak begitu saja melupakan. Saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan, mohon dimaafkan,” kata AHY.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan, semoga sukses,” lanjutnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com