Demokrat "Move On", Merapat ke Koalisi PDI-P, Gerindra, atau Bentuk Poros Baru?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengaku sudah move on dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Katanya, partai berlambang bintang mercy itu siap menjajaki koalisi baru untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Memang, melalui rapat internal partai yang digelar pada Jumat (1/9/2023), Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sekaligus menarik dukungan dari bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

Musababnya, Anies menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilu mendatang.

Padahal, klaim Demokrat, sebelumnya Anies telah berkali-kali meminta ketua umum partainya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk jadi bakal calon RI-2.

Menurut Demokrat, penunjukan Muhaimin sebagai cawapres merupakan keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang disetujui oleh Anies. Demokrat pun mengaku dipaksa menerima keputusan itu.

Atas manuver ini, Demokrat menuding Surya Paloh dan Anies berkhianat terhadap perjanjian kerja sama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kerja sama tersebut menyepakati bahwa Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi mandat buat Anies menunjuk cawapresnya sendiri.

Dalam pidatonya di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Senin (5/9/2023), AHY menyinggung soal penolakan terhadap fait accompli, atau pemaksaan untuk menerima keputusan sepihak tanpa melibatkan partisipasi semua yang berkepentingan.

Daripada dipaksa menerima keputusan yang tak terlibat dalam prosesnya, kata AHY, Demokrat lebih baik menyatakan tidak sepakat.

“Bagi kami lebih baik bersepakat untuk tidak sepakat, agree to disagree, daripada dipaksa menerima keputusan yang kami sendiri tidak terlibat dalam prosesnya,” ucapnya.

AHY mengaku paham bahwa kader dan simpatisan Demokrat marah dan kecewa atas manuver Anies menggandeng Muhaimin sebagai cawapres. Namun, dia meminta pendukungnya bersabar dan ikhlas.

“Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan,” tutur putra sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Meski demikian, menurut AHY, Indonesia merupakan negara besar yang membutuhkan pemikiran, jiwa, dan tindakan yang besar. Oleh karenanya, dia tidak ingin terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah bangsa.

“Pertama-tama tentu dengan memberi maaf kepada siapa pun yang telah menyakiti kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga kita semua bisa maafkan walaupun tidak begitu saja melupakan. Saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan, mohon dimaafkan,” kata AHY.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan, semoga sukses,” lanjutnya.

Pascahengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan buat Anies Baswedan, AHY menegaskan, partainya kini membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi lain. Namun demikian, Demokrat akan tetap berpolitik mengusung cita-cita perubahan dan perbaikan.

“Mari kita buka lembaran baru ke depan kita harus segera move on. Hari ini, kami, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang peluang baik di depan,” tutur AHY.

Koalisi PDI-P atau Gerindra?

Selain Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies-Muhaimin sebagai bakal capres-cawapres, ada dua koalisi partai politik (parpol) lain yang telah mendeklarasikan jagoan masing-masing.

PDI Perjuangan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Pencapresan Ganjar mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dua parpol non Parlemen, Hanura dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Sementara, Partai Gerindra menjagokan ketua umumnya, Prabowo Subianto, dengan dukungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta parpol non Parlemen, Partai Bulan Bintang (PBB). Keempatnya membentuk Koalisi Indonesia Maju.

Sebelum Muhaimin Iskandar jadi bakal cawapres Anies, PKB juga tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo. Malahan, PKB jadi partai pertama yang menyatakan dukungan buat Menteri Pertahanan itu maju jadi calon RI-1.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, pascahengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Demokrat berpeluang merapat ke koalisi PDI-P atau Gerindra.

Baik koalisi PDI-P maupun koalisi Gerindra diprediksi gerak cepat melakukan pendekatan ke partai bintang mercy itu.

“Ini akan menjadi peluang yang baik bagi PDI-P untuk merangkul Partai Demorkat untuk memperkuat pencapresan Ganjar Pranowo,” kata Umam kepada Kompas.com, Sabtu (2/9/2023).

“Di sisi lain, Prabowo yang baru saja kehilangan PKB tentu juga berusaha mendekati Demokrat dan PKS yang jelas-jelas punya sejarah dukungan dalam pilpres sebelumnya,” tuturnya.

Sementara, Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, berpendapat, Demokrat lebih diuntungkan jika bergabung dengan koalisi PDI-P untuk mendukung Ganjar.

Menurut Ari, tidak mustahil menyatukan PDI-P dan Demokrat dalam satu koalisi. Apalagi, kedua partai sempat mesra beberapa waktu lalu.

Itu dibuktikan dari pertemuan AHY dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, juga wacana pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

AHY pun sempat disebut Puan sebagai salah satu kandidat cawapres pendamping Ganjar.

“Andaikan Ganjar terpilih sebagai presiden, AHY adalah kandidat menteri yang potensial,” ujar Ari kepada Kompas.com, Minggu (3/9/2023).

Sebaliknya, lanjut Ari, Demokrat disebut tak akan mendulang banyak keuntungan jika bergabung ke koalisi pendukung Prabowo. Apalagi, sejak lama nama Menteri BUMN Erick Thohir digadang-gadang jadi calon pendamping Menteri Pertahanan itu.

“Jika Demokrat masuk dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, PAN dan PBB, maka peran Demokrat akan dinihilkan pula oleh Prabowo atau Golkar serta PAN,” katanya.

Poros baru?

Meski begitu, menurut Ari, terbuka pula peluang Demokrat membentuk poros politik baru. Menurutnya, kemungkinan itu bergantung dari cawapres yang kelak ditunjuk untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

Hingga kini, Ganjar belum mengumumkan nama calon pendamping. Namun, PPP yang berkoalisi dengan PDI-P telah menyodorkan nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, Sandiaga Uno, sebagai calon RI-2.

Ari memprediksi, jika Sandiaga dipilih jadi cawapres Ganjar, maka, hanya ada tiga poros politik. Ketiganya yakni, koalisi PDI-P yang mengusung Ganjar, koalisi Partai Gerindra yang menjagokan Prabowo Subianto, dan koalisi Nasdem-PKB yang mencalonkan Anies Muhaimin.

Namun, seandainya bukan Sandiaga yang jadi rekan duet Ganjar, PPP diprediksi hengkang dari koalisi PDI-P dan membentuk poros baru.

“Bisa 3 pasang andai Sandiaga Uno dipilih mendampingi Ganjar, tetapi bisa menjadi 4 pasang andai Ganjar tidak memilih Sandiaga,” ujarnya.

Ari menduga, PPP akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS untuk mengusung Sandiaga dan AHY sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemungkinan itu dinilai terbuka lebar, apalagi belum lama ini sempat muncul kabar duet Sandiaga-AHY.

“Artinya akan muncul koalisi baru antara Demokrat, PPP, dan PKS yang menyodorkan nama Sandiaga Uno dan AHY,” katanya.

Jika PPP dan Demokrat membentuk koalisi baru, lanjut Ari, ada kemungkinan PDI-P berjuang seorang diri untuk mengusung Ganjar sebagai capres.

Hal ini memungkinkan mengingat partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut menjadi satu-satunya yang memenuhi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden, sehingga dapat mengajukan pasangan capres-cawapres sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain.

“Tapi suara PDI-P ditambah Perindo dan Hanura di raihan suara Pemilu 2019 sudah lebih dari cukup,” tutur dosen Universitas Indonesia itu.