Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat "Move On", Merapat ke Koalisi PDI-P, Gerindra, atau Bentuk Poros Baru?

Kompas.com - 05/09/2023, 11:19 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengaku sudah move on dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Katanya, partai berlambang bintang mercy itu siap menjajaki koalisi baru untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Memang, melalui rapat internal partai yang digelar pada Jumat (1/9/2023), Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sekaligus menarik dukungan dari bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

Musababnya, Anies menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilu mendatang.

Padahal, klaim Demokrat, sebelumnya Anies telah berkali-kali meminta ketua umum partainya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk jadi bakal calon RI-2.

Menurut Demokrat, penunjukan Muhaimin sebagai cawapres merupakan keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang disetujui oleh Anies. Demokrat pun mengaku dipaksa menerima keputusan itu.

Atas manuver ini, Demokrat menuding Surya Paloh dan Anies berkhianat terhadap perjanjian kerja sama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kerja sama tersebut menyepakati bahwa Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi mandat buat Anies menunjuk cawapresnya sendiri.

Baca juga: AHY Move On dari Anies dan Demokrat Tancap Gas Cari Koalisi Baru

Dalam pidatonya di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Senin (5/9/2023), AHY menyinggung soal penolakan terhadap fait accompli, atau pemaksaan untuk menerima keputusan sepihak tanpa melibatkan partisipasi semua yang berkepentingan.

Daripada dipaksa menerima keputusan yang tak terlibat dalam prosesnya, kata AHY, Demokrat lebih baik menyatakan tidak sepakat.

“Bagi kami lebih baik bersepakat untuk tidak sepakat, agree to disagree, daripada dipaksa menerima keputusan yang kami sendiri tidak terlibat dalam prosesnya,” ucapnya.

AHY mengaku paham bahwa kader dan simpatisan Demokrat marah dan kecewa atas manuver Anies menggandeng Muhaimin sebagai cawapres. Namun, dia meminta pendukungnya bersabar dan ikhlas.

“Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan,” tutur putra sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Meski demikian, menurut AHY, Indonesia merupakan negara besar yang membutuhkan pemikiran, jiwa, dan tindakan yang besar. Oleh karenanya, dia tidak ingin terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah bangsa.

Pasangan Anies Baswedan (kiri)-Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) ketika deklarasi bakal capres-cawapres dalam Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).Facebook Anies Baswedan Pasangan Anies Baswedan (kiri)-Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) ketika deklarasi bakal capres-cawapres dalam Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).
Bisa saja, kata dia, ke depan Demokrat akan kembali dipertemukan dengan pihak-pihak yang kini tak sejalan. Untuk itu, AHY mengaku memaafkan semua pihak yang telah menyakiti Demokrat, meski tidak begitu saja melupakan.

“Pertama-tama tentu dengan memberi maaf kepada siapa pun yang telah menyakiti kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga kita semua bisa maafkan walaupun tidak begitu saja melupakan. Saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan, mohon dimaafkan,” kata AHY.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan, semoga sukses,” lanjutnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com