Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memburu Suara NU Jelang Pilpres, Figur "Lengkap" Dinilai Jadi Penentu

Kompas.com - 05/09/2023, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Persaingan memperebutkan pengaruh Nahdlatul Ulama (NU) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal semakin sengit.

NU dari segi kelembagaan tidak mengasosiasikan diri kepada kelompok politik tertentu, tetapi pengaruh dari kalangan santri, kiai, sampai simpatisannya menjadi rebutan para partai politik dan kandidat Pilpres.

Hal yang terlihat saat ini adalah upaya dari Partai Nasdem dan bakal capres Anies Baswedan menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi bakal cawapres.

Basis pendukung PKB diketahui adalah kelompok akar rumput NU. Akan tetapi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) langsung memberikan pernyataan sikap usai deklarasi pasangan Anies-Muhaimin.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Ketum PBNU: Tak Ada soal Politik, Cuma Guyon-guyon

“Tidak ada (bacapres-bacawapres) atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, di kantor PBNU, Senen, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Menurut Yahya, PBNU sepakat tidak ikut campur dalam urusan politik praktis menjelang Pilpes 2024.

Yahya mengatakan, NU tetap berjalan sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, serta menjauh dari politik praktis.

Dia mengakui memang ada pihak-pihak yang mencoba mendekati PBNU demi meraih dukungan elektoral. Akan tetapi, PBNU tetap tidak mau ikut campur dalam Pilpres 2024.

“Awal-awal ada yang coba-coba (mendekati PBNU). Tapi, saya kira sekarang sudah kapok, hari-hari ini sudah kapok, karena kita juga tidak bergeser dari gestur,’ Sudah silakan (jalan sendiri tanpa melibatkan PBNU)'," ujar Yahya.

Baca juga: Jokowi Bertemu Ketum PBNU di Istana Senin Malam

Yahya juga membantah klaim ada kandidat yang mendapatkan restu dari para kiai NU buat bersaing dalam Pilpres 2024.

"Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena sama sekali tidak ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon, sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden," kata Gus Yahya.

 

Memburu suara NU

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, perebutan suara kalangan NU memang tidak bisa dihindari dalam setiap Pemilu.

Para kandidat akan berlomba meraih simpati dari kalangan Nahdliyin melalui pemilihan sosok bakal cawapres.

"Pendamping sebagai cawapres tentu saja haruslah figur memiliki potensi elektoral baik terutama di kantong-kantong suara besar seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Bawono saat dihubungi pada Senin (4/9/2023).

Meraih suara NU, kata dia, diharapkan bisa menutupi kekurangan elektoral pada masing-masing kandidat.

Baca juga: PBNU Bantah Anies-Cak Imin Dapat Restu dari Kiai NU

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Indikator Politik Ingatkan KBurhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan PublikPK Tak Didukung Elite, Benteng Bergantung Pada Kepercayaan Publik

Indikator Politik Ingatkan KBurhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan PublikPK Tak Didukung Elite, Benteng Bergantung Pada Kepercayaan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com