Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem-PKB Deklarasikan Anies-Muhaimin, PBNU Tegaskan Tak Dukung Siapapun Pada Pilpres 2024

Kompas.com - 02/09/2023, 16:29 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kembali menyatakan bahwa pihaknya tak mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mana pun pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan menanggapi langkah Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).

“Tidak ada (bacapres-bacawapres) atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar,” ucap Yahya di kantor PBNU, Senen, Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Cerita Cak Imin soal Perjodohan Singkat dengan Anies, Prosesnya Cuma 3 Hari

Ia menekankan, PBNU telah sepakat untuk tidak ikut campur pada politik praktis jelang Pilpres 2024.

Maka, tak ada figur bacapres-bacawapres tertentu yang mengantongi dukungan dari PBNU.

“Selama ini tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan, yaitu domain partai politik (parpol), silahkan dan silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat,” papar dia.

Meski begitu, Yahya mengakui sejumlah pihak sempat mencoba untuk mendekati PBNU agar mendapatkan dukungan pada kontestasi elektoral mendatang.

Namun, proses itu tak berhasil karena PBNU berulang kali tetap kekeh dengan sikapnya tak ikut campur pada Pilpres 2024.

“Awal-awal ada yang coba-coba (mendekati PBNU). Tapi, saya kira sekarang sudah kapok, hari-hari ini sudah kapok, karena kita juga tidak bergeser dari gestur,’ Sudah silahkan (jalan sendiri tanpa melibatkan PBNU),’” imbuh dia.

Baca juga: Mengaku Jadi Korban Surya Paloh, Anies ke Cak Imin: You Are The Second Victim

Adapun elite PKB berulang kali menyatakan sebagai bagian dari NU.

Namun, Yahya sering kali menyampaikan bahwa PKB bukan partai politik (parpol) yang merepresentasikan PBNU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com