Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: ASEAN Bisa Maju dengan Kekuatan Penuh jika Pastikan Solusi Damai untuk Myanmar

Kompas.com - 04/09/2023, 14:46 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan, ASEAN bisa maju berkekuatan penuh bila bisa mendorong solusi damai untuk Myanmar.

Diketahui, Myanmar tengah konflik setelah junta militer menggulingkan pemerintahan resmi yang berkuasa.

Hal tersebut dikatakan Retno Marsudi saat membuka Pertemuan para Menteri Luar Negeri negara ASEAN di Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

"ASEAN hanya bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar," kata Retno di Sekretariat ASEAN, Senin.

Baca juga: Jokowi: Upaya ASEAN untuk Bantu Myanmar Terus Dilakukan

Retno menyampaikan, situasi di Myanmar menjadi salah satu pekerjaan rumah ASEAN yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, ia akan meninjau penerapan Lima Poin Konsensus (5PC) dalam kesetiaan Indonesia.

Diketahui, 5 PC adalah satu-satunya cara ASEAN untuk membantu menyelesaikan konflik di Myanmar.

Adapun 5PC terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

Kemudian, menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN, hingga mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat.

"Keketuaan kami telah bekerja keras untuk mendorong solusi ASEAN yang bersatu. Sebagaimana diamanatkan oleh para pemimpin, kami akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap penerapan 5PC dan menyiapkan rekomendasi untuk pertimbangan para pemimpin kami," ujar Retno.

Baca juga: Junta Militer Tunda Pemilu Myanmar, Kemenlu: Makin Memperlambat Pemulihan Demokrasi

Untuk diketahui, saat ini Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.

Pasalnya, pendekatan untuk mencapai solusi damai gagal dicapai. Oleh karena itu, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Pada pertemuan Menlu ASEAN dan negara-negara mitra yang berlangsung hingga 14 Juli 2023 ini, Myanmar juga tidak diundang dalam level politik.

Belum lama ini, Thailand menggelar pertemuan informal dengan junta Myanmar, dan mengundang para Menlu ASEAN. Pertemuan ini bertujuan agar negara-negara ASEAN melibatkan Myanmar sepenuhnya dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi.

Namun, pertemuan hanya dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith. Indonesia pun memilih tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Baca juga: Blinken Ajak ASEAN Tekan Junta Myanmar Hentikan Kekerasan dan Kembali ke Demokrasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com