JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, upaya ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari situasi konflik terus dilakukan.
Namun, menurutnya, situasi konflik dapat diselesaikan apabila ada kemauan politik dari seluruh Myanmar.
"Memang kita sadari situasi Myanmar masih menjadi tantangan, upaya ASEAN untuk membantu Myanmar terus dilakukan dari Five-Point Consensus," ujar Jokowi saat memberikan sambutannya di acara ASEAN Day sebagai peringatan ulang tahun ke-56 ASEAN yang digelar di Sekretariat ASEAN, Selasa (8/8/2023).
"Namun, kita juga harus menyadari situasi dapat diselesaikan kalau ada kemauan politik di seluruh Myanmar," katanya lagi.
Baca juga: Jokowi: Tak Boleh Ada Pihak yang Ambil Manfaat dari Konflik Myanmar
Dalam sesi keterangan pers kepada wartawan, Presiden Jokowi berharap persoalan di Myanmar dapat segera selesai.
Pasalnya, Jokowi menekankan bahwa hal itu menyangkut kemanusiaan bagi seluruh rakyat Myanmar.
Meski demikian, Jokowi mengakui bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Myanmar.
"Pada kenyataannya tak gampang, sangat kompleks, sudah. Konfliknya sudah bukan soal satu (pihak) dengan dua (pihak). Tapi dengan tiga (pihak) dengan empat (pihak), dengan lima (pihak)," ujarnya.
"Sehingga memerlukan waktu, dan itu bisa terjadi kalau semua stakeholders yang ada di Myanmar mau, memiliki kemauan yang sama untuk selesaikan masalah ini. Kalau endak, memang sangat sulit," kata Jokowi lagi.
Baca juga: Puan Ajak Seluruh Parlemen Negara ASEAN Berpartisipasi Wujudkan Perdamaian di Myanmar
Sebagai informasi, situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif usai junta militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan pada 1 Februari 2021 lalu.
Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.
Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer.
Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga.
Akhirnya, para pemimpin negara ASEAN membuat kesepakatan five point consensus atau lima poin kesepakatan pada April 2021.
Baca juga: Junta Militer Tunda Pemilu Myanmar, Kemenlu: Makin Memperlambat Pemulihan Demokrasi
Kelima poin tersebut adalah menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.