Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem-PKB Bakal Koalisi, Gerindra Singgung soal Cak Imin Tak Keberatan dengan Nama Koalisi Indonesia Maju

Kompas.com - 01/09/2023, 20:47 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak keberatan dengan nama baru koalisi, yakni Koalisi Indonesia Maju.

Meskipun, kini PKB dikabarkan tengah menjajaki koalisi dengan Partai Nasdem menghadapi Pemilu 2024.

“Saat itu, Pak Muhaimin tidak menyatakan keberatannya atas pemberian nama Koalisi Indonesia Maju oleh Pak Prabowo,” kata Dasco dalam konferensi pers, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Dasco mengatakan, Koalisi Indonesia Maju yang diresmikan oleh Prabowo Subianto tidak bermaksud membubarkan kerja sama Gerindra dengan PKB yang sebelumnya diikat dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Baca juga: Tanggapi Wacana Duet Anies-Muhaimin, Ganjar: Selamat Ya

Ia menjelaskan bahwa penamaan Koalisi Indonesia Maju disampaikan secara spontan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dalam acara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) pada 29 Agustus 2023.

“Pak Prabowo melihat ada penambahan dua partai dalam koalisi, yaitu PAN (Partai Amanat Nasional) dan Golkar, serta PBB sehingga diberi nama Koalisi Indonesia Maju,” ujar Dasco.

Namun demikian, Dasco memastikan, Prabowo telah secara singkat memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada para pimpinan Partai Politik yang mendukungnya.

Selain itu, menurutnya, penamaan Koalisi Indonesia Maju juga terjadi lantaran sumua partai pendukung Prabowo adalah bagian dari kabinet Indonesia maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo-Cak Imin Malam Ini Batal Digelar

“Bahwa pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB, serta menghilangkan hak PKB karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan empat partai yang berkoalisi,” kata Dasco.

“Bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres (calon wakil presiden) akan dibicarakan bersama dengan cara musyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama Pak Muhaimin,” ujarnya lagi.

Diketahui, Muhaimin Iskandar sempat mengaku baru tahu soal penamaan baru koalisi di acara perayaan HUT ke-25 PAN.

Setelah itu, muncul rumor bahwa Muhaimin Iskandar ditunjuk sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan.

Bahkan, PKB disebut bakal bergabung dengan Partai Nasdem untuk mengusung Anies sebagai bakal calon presiden (capres).

Baca juga: Gerindra Nyatakan Kerja Sama dengan PKB Berakhir, KKIR Bubar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com