Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Resmi Cabut Dukungan untuk Anies Baswedan

Kompas.com - 01/09/2023, 19:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

CIKEAS, KOMPAS.com - Partai Demokrat resmi mencabut dukungan terhadap bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Hal tersebut disampaikan usai petinggi Partai Demokrat rapat bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan di Cikeas pada Jumat (1/9/2023).

"Partai Demokrat resmi mencabut dukungan ke Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng dalam jumpa pers.

Andi juga mengatakan bahwa Demokrat otomatis keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Baca juga: Bersyukur Demokrat Dikhianati Anies, SBY: Sekarang Saja Tidak Amanah, Bagaimana Nanti Jadi Pemimpin

Sebagaimana diketahui, Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya membangun Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Koalisi ini kemudian resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres yang didukung maju di pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, pada Kamis (31/8/2023), Demokrat mengeluarkan pernyataan resmi dan menuding Partai Nasdem dan Anies Baswedan berkhianat terhadap koalisi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Baca juga: SBY Ungkap Kader Demokrat Bersimpati AHY Dikhianati Nasdem dan Anies

Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya Paloh dan Muhaimin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada 29 Agustus 2023.

"Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis.

Riefky mengatakan, Surya Paloh langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Sehari setelahnya, pada Rabu (30/8/2023), Anies tidak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Padahal, menurut Riefky, Anies sebelumnya telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya maju di Pilpres 2024.

Baca juga: SBY: Ada yang Komentar, Demokrat Kena Prank Musang Berbulu Domba

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com