Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Anies Tak Berjiwa Kesatria soal Isu Duet dengan Cak Imin

Kompas.com - 01/09/2023, 08:37 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), Anies Baswedan, dinilai tidak patut diusung menjadi pemimpin karena dianggap mengkhianati kesepakatan untuk mengusung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres.

Partai Demokrat menyatakan, Anies menyepakati keputusan sepihak Partai Nasdem yang membentuk koalisi dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar buat dipasangkan sebagai bakal cawapres.

"Ini yang kami sangat sedih. Seharusnya pemimpin berjiwa kesatria, sampaikan apa adanya, terbuka di depan, bukan bermain di balik kata-kata," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Kamis (31/8/2023).

Herzaky mengatakan, seharusnya jika Anies dan Nasdem merasa sudah tidak sejalan, atau ditekan pihak luar ketika berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), sebaiknya menyampaikan secara terbuka.

Baca juga: Amarah Demokrat Setelah Muncul Opsi Anies-Muhaimin, Koalisi Perubahan Bubar?

Akan tetapi, kata Herzaky, Nasdem dan Anies justru diam-diam membentuk koalisi baru dengan PKB dan mengusung Muhaimin sebagai bakal cawapres.

"Kalau memang kita sudah enggak bisa bersama ya ngomong saja apa adanya di depan. Apa nih persoalannya...'Kayaknya kami enggak bisa lagi mengusung perubahan karena kami habis nih, disikat habis-habisan, enggak mampu kami menghadapi tekanan'. Misalnya kan. Ngomong saja," ujar Herzaky.

"Ini misalnya. Ini kami misalnya. Kan kenyataannya jalan sendiri. Tidak ada komunikasi seperti itu gitu," lanjut Herzaky.

Baca juga: Muncul Isu Anies-Muhaimin, PPP Terbuka jika Demokrat atau PKS Pindah ke Koalisinya


Padahal, menurut Herzaky, Anies sudah mengajukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres kepada para petinggi partai politik yang menjadi anggota KPP. Bahkan, menurut dia, seluruh anggota KPP tidak keberatan dengan usulan itu.

"Bagi kami, ini adalah karakter sebenarnya. Dalam tekanan dari berbagai pihak beliau menunjukkan apakah beliau pantas menjadi pemimpin atau tidak. Bagi kami ini adalah uji karakter, dan mohon maaf kami sangat kecewa. Karakter yang tidak mempunyai komitmen, tidak pantas, dan tidak bermoral bagi kami," ujar Herzaky.

Herzaky mengatakan, Partai Demokrat sudah mencium gelagat bakal terjadi manuver politik itu beberapa pekan lalu. Alhasil, hal itu terungkap pada pekan ini ketika Nasdem dan PKB sepakat membentuk koalisi dengan mengusung bakal capres dan bakal cawapres Anies-Muhaimin.

Herzaky mengatakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar rapat buat menentukan sikap merespons situasi itu.

Baca juga: Surya Paloh Harap Koalisi Pengusung Anies Tidak Bubar Usai Demokrat Tuding Nasdem Pengkhianat

Hal itu juga akan menjadi penentuan posisi Demokrat apakah akan tetap berada di KPP atau mencari mitra koalisi lain.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) bubar.

Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh usai Partai Demokrat menyebut dirinya dan Anies sebagai pengkhianat karena memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies.

Diketahui, KPP merupakan gabungan tiga partai yakni Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Demokrat Tuding Nasdem dan Anies Bersekongkol Buat Koalisi Baru

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com