JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) bubar.
Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh usai Partai Demokrat menyebut dirinya dan Anies sebagai pengkhianat karena memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies.
Diketahui, KPP merupakan gabungan tiga partai yakni Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Kenapa kita paksakan bubar, kalau memang dia bisa bertahan baik bagus berkembang?” ujar Surya Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.
Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Tak Ada Arahan Jokowi untuk Pasangkan Anies dan Muhaimin
Ia lantas berharap apa yang direncanakan dan diharapkan saat membentuk KPP bisa terwujud.
Meski berharap koalisi ini tidak bubar, Surya Paloh mengaku pihaknya tetap menghormati keputusan politik Partai Demokrat. Termasuk, jika memilih hengkang dan bergabung dengan koalisi lain.
“Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar,” kata Surya Paloh
Meski menyatakan tetap akan berkomunikasi dengan Demokrat, Surya Paloh mengaku belum ada rencana menemui pihak dari partai berlambang Mercy itu.
Namun, saat ditanya mengenai nasib KPP, ia menegaskan bahwa KPP masih ada hingga saat ini.
“Sampai hari ini, koalisi masih ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga,” ujarnya.
Baca juga: Soal Duet Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Bisa Terjadi, Tunggu 1-2 Hari Lagi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menilai Surya Paloh dan Anies mengkhianati kesepakatan pembentukan KPP.
Sebab, Riefky mengungkapkan, Surya Paloh telah sepakat dengan Anies Baswedan menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres.
"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam.
Demokrat menilai, langkah Anies dan Nasdem telah mengkhianati kesepakatan pembentukan KPP. Pihaknya juga menilai mereka telah mengambil keputusan sepihak menyetujui kerja sama dengan PKB.
“Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam.