Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tuding Nasdem dan Anies Bersekongkol Buat Koalisi Baru

Kompas.com - 01/09/2023, 05:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demorkat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, terjadi pengkhianatan di tubuh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sudah dipastikan menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Menurut Herzaky, Partai Demokrat tidak menduga Anies dan Partai Nasdem membuat koalisi baru. Kemudian, memasangkan Anies dan Muhaimin.

"Tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjian yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Muhaimin," ujar Herzaky dalam keterangan persnya dari Cikeas, Jawa Barat, sebagaimana dilansir siaran langsung Kompas TV, Kamis (31/8/2023) malam.

"Ya bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan dari Koalisi Perubahan," katanya lagi.

Baca juga: Surya Paloh Hormati Keputusan Demokrat jika Pilih Hengkang dari Koalisi Perubahan

Menurut Herzaky, saat menjalin kerja sama di KPP, Partai Nasdem, Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sama-sama dalam posisi setara.

Hal tersebut, ditegaskan Herzaky telah tertuang dalam enam poin kesepakatan KPP.

"Semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk, bagi kami, suatu praktik politik yang tidak pas lah," ujar Herzaky.

Kemudian, berdasarkan laporan Kompas TV, sebelumnya Partai Demokrat telah menghubungi Anies Baswedan secara langsung untuk menanyakan apakah benar kabar bahwa Muhaimin Iskandar digandeng sebagai bakal cawapres.

Anies dalam jawabannya lewat telepon mengatakan bahwa benar dirinya dan Muhaimin akan diusung oleh Partai Nasdem dan PKB para Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Demokrat Tuduh Surya Paloh Biang Keladi Deklarasi Bacawapres Anies Selalu Tertunda

Menanggapi sikap Nasdem dan Anies tersebut, Partai Demokrat bakal menggelar rapat bersama Majelis Tinggi Partai.

Rapat rencananya dilakukan dalam sehari atau dua hari ke depan untuk mengambil keputusan.

Klarifikasi Surya Paloh

Secara terpisah, Surya Paloh mengungkapkan, sampai saat ini Muhaimin Iskandar belum resmi menjadi bakal cawapres Anies.

Hanya saja, ia berharap Muhaimin Iskandar bisa menjadi pendamping Anies untuk menambal suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Harapan kita kalau itu memang terjadi, ya demikian pasti. Kan enggak ada harapan kita ke arah negatif, harapan kita ke arah positif,” kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis malam.

Ia pun mengaku bahwa wacana menduetkan Anies dan Muhaimin tidak pernah direncanakan jauh hari sebelumnya.

“Saya harus jujur menyatakan enggak pernah ada yang dipersiapkan,” ujar Surya Paloh.

Baca juga: Demokrat Tak Menyangka Anies dan Nasdem Bersekongkol Bentuk Koalisi Baru

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com