Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bakal Lobi China buat Pinjam Mobil Pemantau Polusi

Kompas.com - 31/08/2023, 05:32 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya melobi Pemerintah China buat meminjam mobil pemantau kualitas udara sebagai upaya penanganan polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Kita malah mengusulkan lagi ngelobi ke China kalau bisa mobil (pemantau kualitas udara) dipinjamkan ke kita," kata Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/8/2023).

Budi mengatakan, Pemerintah China melakukan cara khusus buat menangani tingkat polusi yang tinggi dalam kurun waktu 6 sampai 7 tahun sebelum Olimpiade Beijing pada 2022.

Baca juga: Usul ke Jokowi agar Tiru China Turunkan Tingkat Polusi, Menkes: Itu Best in The World

Cara yang dilakukan China, kata Budi, adalah dengan memasang 1.000 alat monitor kualitas udara yang harganya terjangkau.

Setelah data dari sensor itu didapat, maka pemerintah mengirimkan tim khusus dengan mobil buat menganalisis faktor polutan di suatu daerah.


Budi berharap, jika China bersedia meminjamkan mobil pemantau polusi maka nantinya bakal bisa mendeteksi sumber polusi udara di wilayah Jabodetabek.

"Jadi bisa datang kalau misalnya tinggi, kita kirim, tahu penyebabnya dari transportasi. Tangerang (polusi) tinggi, kita kirim oh penyebabnya PLTU. Bekasi tinggi, oh penyebabnya pembakaran sampah di Bantar Gebang," ujar Budi.

Budi mengatakan, jika pemerintah sudah mengetahui data sumber polusi udara melalui perangkat itu, maka diharapkan bisa menyusun langkah jalan keluar yang tepat dan efektif.

Baca juga: Di Hadapan Menkes, Pimpinan Komisi IX Usul Bentuk Pansus Atasi Polusi Udara

Budi juga menyarankan supaya pemerintah meniru kebijakan China dalam menangani masalah polusi udara di wilayah Jabodetabek.

Ia mengaku telah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait rencana buat menerapkan cara penanganan polusi seperti yang dilakukan China.

"Ini sudah kita kirim ke kantor Presiden biar bisa kita tiru saja lah cara ini," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com