Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Demokrat soal Rumor AHY Tak Boleh Jadi Cawapres, Nasdem Pastikan Surya Paloh Mandiri Tentukan Pilihan

Kompas.com - 31/08/2023, 06:11 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem, Effendi Choirie mengatakan, partainya independen dan tidak dipengaruhi siapa pun dalam mengambil keputusan.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan yang mengaku mendapatkan rumor bahwa Anies Baswedan boleh menjadi bakal calon presiden (capres) asalkan tak memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Syarief mengatakan, rumor itu tersebar setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 17 Juli 2023.

“Jadi nasdem ini saya kira satu-satunya partai yang mandiri, enggak ada itu dipengaruhi atau mbebek (mengikuti) dengan orang atau partai lain,” kata Effendi pada Kompas.com, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: Politikus Nasdem Tiba-tiba Sentil Jokowi, Sebut Hanya Partainya yang Tak Bisa Dikendalikan

Ia juga menekankan bahwa Surya Paloh tak pernah mau mengikuti keinginan pihak tertentu dalam menentukan langkah politiknya.

“Saya kira satu-satunya ketua umum yang mandiri hari ini, yang berani mengambil segala risiko adalah ketua umum Nasdem,” ujarnya.

Effendi lantas meminta Syarief Hasan tidak menciptakan narasi yang menuduh atau menyudutkan Nasdem.

“Jadi dia nuduh sana, nuduh sini, itu berarti itu memang pikirannya. Yang dituduhkan itu mencerminkan dirinya, belum tentu mencerminkan orang yang dituduh itu,” kata Effendi.

Baca juga: Kata Golkar soal Nasdem Tuding Pemerintahan Jokowi Ganggu Bisnis Surya Paloh

Sebelumnya, Syarief Hasan meminta agar Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres yang dipilihnya.

Menurutnya, penunjukan itu penting untuk segera menyusun strategi pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, untuk membantah rumor bahwa ada satu parpol di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang tak berkomitmen pada nota pembentukan koalisi.

“Namun, jika rumor ini benar, maka tidak salah jika Partai Demokrat berasumsi tertundanya pengumuman capres dan cawapres dari KPP adalah karena ada anggota dari KPP yang belum atau tidak teguh pada komitmen dan tidak konsisten memegang teguh piagam koalisi,” ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu.

Baca juga: Demokrat Sebut Ada Rumor Anies Tak Boleh Maju dengan AHY Setelah Paloh Bertemu Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com