Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Demokrat soal Rumor AHY Tak Boleh Jadi Cawapres, Nasdem Pastikan Surya Paloh Mandiri Tentukan Pilihan

Kompas.com - 31/08/2023, 06:11 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem, Effendi Choirie mengatakan, partainya independen dan tidak dipengaruhi siapa pun dalam mengambil keputusan.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan yang mengaku mendapatkan rumor bahwa Anies Baswedan boleh menjadi bakal calon presiden (capres) asalkan tak memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Syarief mengatakan, rumor itu tersebar setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 17 Juli 2023.

“Jadi nasdem ini saya kira satu-satunya partai yang mandiri, enggak ada itu dipengaruhi atau mbebek (mengikuti) dengan orang atau partai lain,” kata Effendi pada Kompas.com, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: Politikus Nasdem Tiba-tiba Sentil Jokowi, Sebut Hanya Partainya yang Tak Bisa Dikendalikan

Ia juga menekankan bahwa Surya Paloh tak pernah mau mengikuti keinginan pihak tertentu dalam menentukan langkah politiknya.

“Saya kira satu-satunya ketua umum yang mandiri hari ini, yang berani mengambil segala risiko adalah ketua umum Nasdem,” ujarnya.

Effendi lantas meminta Syarief Hasan tidak menciptakan narasi yang menuduh atau menyudutkan Nasdem.

“Jadi dia nuduh sana, nuduh sini, itu berarti itu memang pikirannya. Yang dituduhkan itu mencerminkan dirinya, belum tentu mencerminkan orang yang dituduh itu,” kata Effendi.

Baca juga: Kata Golkar soal Nasdem Tuding Pemerintahan Jokowi Ganggu Bisnis Surya Paloh

Sebelumnya, Syarief Hasan meminta agar Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres yang dipilihnya.

Menurutnya, penunjukan itu penting untuk segera menyusun strategi pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, untuk membantah rumor bahwa ada satu parpol di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang tak berkomitmen pada nota pembentukan koalisi.

“Namun, jika rumor ini benar, maka tidak salah jika Partai Demokrat berasumsi tertundanya pengumuman capres dan cawapres dari KPP adalah karena ada anggota dari KPP yang belum atau tidak teguh pada komitmen dan tidak konsisten memegang teguh piagam koalisi,” ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu.

Baca juga: Demokrat Sebut Ada Rumor Anies Tak Boleh Maju dengan AHY Setelah Paloh Bertemu Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com