Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus ISPA Meningkat Seiring dengan Polusi Udara, Menkes: Jadi Tugas Berat untuk Pak Heru

Kompas.com - 30/08/2023, 15:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, terjadi peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) bersamaan dengan meningkatnya polusi udara di DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Budi Gunadi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR membahas salah satunya polusi udara yang belakangan melanda ibu kota.

Awalnya, Budi Gunadi memaparkan data yang dimiliki Indonesia dibandingkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) terkait polusi udara.

"Nah, ini datanya dibandingkan dengan WHO. Jadi kita enggak pernah memenuhi standarnya WHO," kata Budi dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: Sampai Ratas 2 Kali dengan Presiden Bahas Polusi Udara, Menkes: Belanja BPJS Pasti Naik

Saat menyatakan hal itu, Budi menunjukkan grafik tingkat polusi udara di Jakarta dari berbagai periode. Data ini berjudul "Data Pemantauan Kualitas Udara di Jabodetabek 2021-2023".

Dari pengamatan Kompas.com, data kualitas udara itu memang meningkat sejak Januari 2023.

Pada periode April dan Juli 2023, grafik data semakin meningkat yang mengartikan buruknya kualitas udara di Jabodetabek.

Ironisnya, menurut Budi, grafik itu justru meningat bersama dengan kasus penyakit ISPA di DKI Jakarta sejak Januari.

"Jadi, kasus infeksi saluran pernapasan atas yang ada di DKI, tadinya 50 ribuan. (menunjukkan kenaikan data kasus), naik dia, naiknya jadi sempat 200 ribu, 150 ribu, jadi tiga sampai empat kali (lipat)," ujar Budi Gunadi.

Baca juga: Menkes Ungkap Penyakit akibat Polusi Udara: PPOK, Pneumonia, Asma, dan ISPA

Oleh karena itu, Budi Gunadi menyebut bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk lebih bekerja keras menangani kasus polusi udara dan penyakit ISPA di wilayahnya.

"Jadi, mudah-mudahan nanti Pak Heru sebagai Plt (Pj) Gubernur DKI, itu bisa menangani ini. Gitu ya, karena ini jadi tugas berat juga untuk Gubernur DKI," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Heru Budi Hartono diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada warga DKI Jakarta karena polusi udara di Ibu Kota semakin parah.

Tuntutan ini adalah salah satu dari sembilan permintaan Tim Advokasi Lawan Batubara (TALB) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi pencemaran batu baru di Marunda dan polusi udara di Ibu Kota.

"Gubernur DKI Jakarta wajib meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Jakarta akibat semakin parahnya pencemaran udara," kata Ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) Didi Suwandi, dalam keterangannya pada 29 Agustus 2023.

Baca juga: Menkes Sarankan Pemakaian Masker KF94 atau KN95 untuk Hadapi Polusi Udara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com