Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Pro Prabowo Ganti Nama, Dinilai Tak Banyak Berimbas pada Elektabilitas

Kompas.com - 30/08/2023, 06:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pergantian nama koalisi pendukung bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024, Prabowo Subianto, dinilai tak terlalu berimbas pada elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sekalipun nama koalisi itu kini sama dengan nama kabinet pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia Maju, publik yang pro pemerintah tak akan seketika mendukung Prabowo.

“Kalau ini dianggap bisa mendongkrak keterpilihan koalisi pendukung sih, ada sih efeknya, tapi menurut saya efeknya enggak terlalu besar,” kata analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo kepada Kompas.com, Selasa (29/8/2023).

“Saya enggak yakin orang benar-benar memilih gara gara nama koalisinya,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi, Prabowo, dan Ganjar Makan Siang Bersama di Pekalongan, Ada Bahas Politik

Kunto meyakini bahwa pergantian nama koalisi pendukung Prabowo memang dimaksudkan untuk menarik dukungan pemilih Jokowi atau pihak yang pro dengan pemerintah.

Nama koalisi sengaja dipilih identik dengan kabinet demi memperkuat spekulasi publik bahwa Jokowi memberi restu terhadap pencapresan Prabowo.

“Penggantian nama koalisi ini memang dimaksudkan untuk merangkul pemilih yang pro Jokowi dan mengasosiasikan koalisi ini dengan pemerintahan Pak Jokowi saat ini,” ujarnya.

Manuver itu, menurut Kunto, tak lepas dari tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis Agustus 2023 misalnya, memperlihatkan bahwa mayoritas atau 74,3 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Angka tersebut merupakan yang tertinggi selama periode kedua masa kepemimpinan Jokowi atau sejak 2019.

Baca juga: Zulhas Butuh Restu agar Erick Thohir Jadi Cawapres, PKB Sebut Kuncinya di Prabowo dan Cak Imin

Oleh karenanya, dengan janji melanjutkan program pemerintahan, kubu Prabowo berharap mampu mendulang dukungan lebih banyak lagi pada pemilu mendatang.

“Kan dari beberapa survei memang itu yang muncul, bahwa tingkat kepuasan presiden itu berkorelasi dengan pilihan mereka,” kata Kunto.

Namun demikian, lanjut Kunto, ketimbang nama koalisi, publik akan lebih mempertimbangkan visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh kandidat capres-cawapres.

“Pada akhirnya kan yang dilihat bagaimana Pak Prabowo sebagai calon presiden bisa kemudian menerjemahkan atau membuat gagasan-gagasan yang sesuai dengan dia, ingin melanjutkan Pak Jokowi itu ingin melanjutkan ke mana,” tuturnya.

Untuk diketahui, koalisi pendukung Prabowo untuk Pilpres 2024 berganti “baju”. Sebelumnya, ketika Prabowo hanya didukung Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kedua partai sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Belakangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB) merapat ke koalisi ini. Sehingga, kongsi kelima partai berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Menurut Prabowo, perubahan nama itu disepakati oleh lima ketua umum partai politik koalisi yakni dirinya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

“Kita sepakat koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju,” kata Prabowo dalam pidato politiknya di hari ulang tahun (HUT) ke 25 PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Golkar Ungkap Ada yang Usulkan Gibran Jadi Cawapres Prabowo di Koalisi Indonesia Maju

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi Sebagai Kebutuhan Tersier Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi Sebagai Kebutuhan Tersier Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com