Bahas RAPBN 2024, Ketua Banggar DPR Sampaikan 5 Masukan Utama untuk Pemerintah

Oleh karenanya, sebut Said, Indonesia diharapkan bisa segera masuk keanggotaan Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS) meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan masih akan mengkaji keanggotan Indonesia di BRICS.

"Kepentingan kita adalah mendorong BRICS sebagai kekuatan global yang membuat ekonomi dunia lebih adil, tumbuh berkelanjutan, terkhusus menopang kebijakan Indonesia yang aktif mengembangkan hilirisasi, dan mengembangkan local currency settlement," lanjutnya.

Said melanjutkan, semangat BRICS harus menjadi harapan baru Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS, mengembangkan investasi, memberikan fasilitas pendanaan pembangunan yang murah, serta memasifkan pasar ekspor baru.

Baca juga: Jokowi Usulkan Gubernur BI, Ketua Banggar DPR RI Sampaikan 5 Langkah yang Harus Dilakukan

Polusi di Jabodetabek bahayakan warga

Pada kesempatan itu, Said turut menyoroti polusi udara di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang membahayakan kesehatan warga.

Bahkan, sebut dia, Jakarta dan sekitarnya telah dinobatkan sebagai kota paling berpolusi se-dunia. Kondisi tentunya mencemaskan sekaligus memalukan bagi Indonesia.

"Saking berpolusinya, udara Jakarta dan sekitarnya, pemerintah menggulirkan kebijakan work from home (WFH) seperti saat pandemi Covid-19 terjadi," tuturnya.

Ia melanjutkan, hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi sejumlah dokumen pengurangan emisi. Bahkan, negara berani menargetkan implementasi Net Zero Emission 2050 dan mengikatkan diri pada kerja sama iklim lewat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK).

Baca juga: Ketua Banggar DPR Said Abdullah Jelaskan 3 Cara Perkuat Investasi via Devisa Hasil Ekspor

"Namun keindahan di atas kertas sirna bak daun kering di lalap api. Di Jakarta, tempat semua kebijakan rendah emisi dan pengurangan GRK dirumuskan malah paling berpolusi," tuturnya.

Berangkat dari permasalahan itu, Banggar DPR meminta pemerintah untuk menuangkan agenda yang lebih nyata untuk mengurangi emisi.

"Kami akan memberikan dukungan penuh bagi agenda aksi tersebut, khususnya dalam kewenangan anggaran. Meski demikian, kita semua berharap agenda aksi penurunan emisi menghasilkan dampak yang nyata," ujar Said.