Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Said Abdullah Sebut Gibran sebagai Kader PDI-P yang Paham Fatsun Politik

Kompas.com - 24/08/2023, 15:31 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Perekonomian Said Abdullah menilai bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDI-P yang paham akan fatsun atau sopan santun politik.

Pernyataan tersebut disampaikan Said saat menanggapi kehadiran Gibran dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Ia menilai, kedatangan Gibran ke Kopdarnas PSI bertindak sebagai kepala daerah yang dianggap sukses.

Pasalnya, dalam acara tersebut, Gibran sempat menyatakan bahwa PSI memiliki banyak kader muda yang gigih dalam politik. Ia juga sempat menyebut bahwa PDI-P punya kader-kader muda yang hebat berpolitik.

Baca juga: PSI Minta Maaf ke Gibran karena Ada Kader yang Coba Pakaikan Jaket Partai

“Saya melihat di acara itu Mas Gibran lebih banyak memosisikan diri sebagai pihak yang sedang memberikan sharing session, dan memberi apresiasi karena PSI saat itu menjadi bagian dari pendukung kontestasinya saat running pada pemilihan wali kota (pilwali) di Surakarta,” imbuh Said dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (24/8/2023).

Menurutnya, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi PDI-P. Justru, partai berlogo banteng ini mengartikan Gibran sebagai kader dengan kapasitas dan integritas mumpuni karena telah diakui oleh partai lain.

Selain itu, kata Said, Gibran juga membawa semangat persatuan kepada segenap pihak.

“Oleh sebab itu, kalau kedatangan Mas Gibran ke berbagai acara partai politik (parpol) selain PDI-P kami maknai sebagai cara kepemimpinan beliau yang supel, mudah bergaul, dan merangkul banyak pihak,” ujarnya.

Baca juga: PPI Jepang dan KJRI Osaka Dorong Kepemimpinan Perempuan

Model kepemimpinan tersebut, lanjut Said, bisa menjadi teladan dan cerminan kepemimpinan yang dibutuhkan pada masa depan yang penuh tantangan.

Ia menegaskan bahwa persatuan menjadi modal dasar pembangunan kerja gotong royong sebagai jiwa penting Pancasila.

“Pada penyampaiannya, Mas Gibran juga mengajak anak-anak muda untuk tidak alergi politik. Beliau mengajak anak-anak muda (untuk) berpartisipasi semakin banyak pada ranah politik,” ucap Said.

Ajakan tersebut, menurutnya, akan menumbuhkan demokrasi lebih baik ke depannya. Artinya, jika semakin banyak generasi muda yang "melek" politik, para pemilih dan yang dipilih pun akan semakin berkembang dan memiliki literasi politik yang baik.

Baca juga: Politik Dumping: Pengertian dan Contohnya

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa kepedulian sangat berbeda dengan mobilisasi.

Mobilisasi, kata dia, cenderung pragmatis dan sekadar dihadirkan tanpa tahu maksud atau tujuan sebenarnya, sedangkan kepedulian mensyaratkan kematangan politik yang kian berkualitas.

“Saya justru menyayangkan Panitia Kopdarnas PSI yang tidak mengerti etika politik. Mereka sudah sangat paham bahwa Mas Gibran adalah kader PDI-P, lantas kenapa mereka memakaikan seragam PSI yang notabene Mas Gibran bukan kader PSI. Hal ini tentu tidak elok,” jelas Said.

Baca juga: Penarikan Dukungan PSI Dinilai Lemahkan Optimisme Koalisi Ganjar

Di samping itu, ia menyatakan penghormatan kepada Gibran yang menolak memakai seragam partai lain.

Said sendiri juga menghargai Ketua Umum (Ketum) PSI Giring Ganesha Djumaryo yang memakai etika politik bahwa Gibran adalah kader PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com