Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hasanuddin Wahid
Sekjen PKB

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Komisi X DPR-RI.

Stabilitas Politik 2024 dan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Kompas.com - 29/08/2023, 11:35 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BERBAGAI lembaga survei memberikan sinyal yang makin kuat bahwa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang, akan menjadi ajang pertarungan visi, misi dan program kerja para kandidat presiden.

Para calon memiliki basis dukungan yang sangat kuat, mencakup 75 persen dari total dukungan warga negara Indonesia dalam satu tahun terakhir.

Perihal kondisi politik tahun Pemilu 2024, masyarakat, terutama para pengamat politik, terbelah.

Sebagian kalangan meyakini statibilitas politik pada tahun Pemilu 2024 tetap terkendali, meski mulai sekarang suhu politik secara perlahan-lahan naik.

Namun, ada pula kalangan yang berpendapat bahwa stabilitas politik tahun 2024 nanti akan mengalami goncangan.

Potensi goncangan politik semakin besar apabila, selama tahun Pemilu nanti, kita gagal ‘mendamaikan’ dua arus perbedaan kepentingan politik bertolak belakang, yaitu yang menghendaki keberlanjutan dan menginginkan perubahan.

Saling berkaitan

Teori ekonomi politik menyebutkan bahwa stabilitas politik nasional dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan secara erat.

Hubungan erat di antara kedua aspek ini dipertegas oleh studi bertajuk The Role of Political Stability in the Context of ESG Models at World Level yang dilakukan Alberto Costantiello dan Angelo Leogrande dari LUM University Giuseppe Degennaro, Casamassima, Bari, Puglia, Italy, April 2023.

Costantiello dan Leogrande menganalisis peran stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan dan terorisme dalam konteks lingkungan, sosial, dan tata kelola berdasarkan data dari 193 negara pada periode 2011-2020.

Dalam studinya itu, Costantiello dan Leogrande menegaskan bahwa stabilitas politik memang bertalian dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut mereka, negara dengan stabilitas politik yang tinggi umumnya mampu menarik investasi asing langsung (FDI) dan menjamin validitas kontrak properti pribadi. Oleh karena itu, memberikan jaminan terbaik bagi investor asing.

Costantiello dan Leogrande menemukan bahwa hubungan positif antara stabilitas politik dengan pertumbuhan ekonomi cukup kentara terjadi di delapan negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Mereka juga melihat bahwa stabilitas politik berhubungan positif dengan pengembangan pariwisata internasional di enam negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, di antaranya Indonesia.

Selain itu, Costantiello dan Leogrande melihat adanya hubungan antara stabilitas politik dan pemerintahan.

Memang, kata mereka, stabilitas politik adalah variabel yang merangkum “tata kelola yang baik”. Bahkan, tingkat stabilitas politik yang tinggi dapat dianggap sebagai indikator pemerintahan yang jelas dari sudut pandang publik.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com