Stabilitas Politik 2024 dan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Para calon memiliki basis dukungan yang sangat kuat, mencakup 75 persen dari total dukungan warga negara Indonesia dalam satu tahun terakhir.

Perihal kondisi politik tahun Pemilu 2024, masyarakat, terutama para pengamat politik, terbelah.

Sebagian kalangan meyakini statibilitas politik pada tahun Pemilu 2024 tetap terkendali, meski mulai sekarang suhu politik secara perlahan-lahan naik.

Namun, ada pula kalangan yang berpendapat bahwa stabilitas politik tahun 2024 nanti akan mengalami goncangan.

Potensi goncangan politik semakin besar apabila, selama tahun Pemilu nanti, kita gagal ‘mendamaikan’ dua arus perbedaan kepentingan politik bertolak belakang, yaitu yang menghendaki keberlanjutan dan menginginkan perubahan.

Saling berkaitan

Teori ekonomi politik menyebutkan bahwa stabilitas politik nasional dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan secara erat.

Hubungan erat di antara kedua aspek ini dipertegas oleh studi bertajuk The Role of Political Stability in the Context of ESG Models at World Level yang dilakukan Alberto Costantiello dan Angelo Leogrande dari LUM University Giuseppe Degennaro, Casamassima, Bari, Puglia, Italy, April 2023.

Costantiello dan Leogrande menganalisis peran stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan dan terorisme dalam konteks lingkungan, sosial, dan tata kelola berdasarkan data dari 193 negara pada periode 2011-2020.

Dalam studinya itu, Costantiello dan Leogrande menegaskan bahwa stabilitas politik memang bertalian dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut mereka, negara dengan stabilitas politik yang tinggi umumnya mampu menarik investasi asing langsung (FDI) dan menjamin validitas kontrak properti pribadi. Oleh karena itu, memberikan jaminan terbaik bagi investor asing.

Costantiello dan Leogrande menemukan bahwa hubungan positif antara stabilitas politik dengan pertumbuhan ekonomi cukup kentara terjadi di delapan negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Mereka juga melihat bahwa stabilitas politik berhubungan positif dengan pengembangan pariwisata internasional di enam negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, di antaranya Indonesia.

Selain itu, Costantiello dan Leogrande melihat adanya hubungan antara stabilitas politik dan pemerintahan.

Memang, kata mereka, stabilitas politik adalah variabel yang merangkum “tata kelola yang baik”. Bahkan, tingkat stabilitas politik yang tinggi dapat dianggap sebagai indikator pemerintahan yang jelas dari sudut pandang publik.

Namun, stabilitas politik bukan satu-satunya elemen yang mendefinisikan tata kelola yang baik. Bahkan untuk meningkatkan nilai stabilitas politik terutama dalam demokrasi, negara perlu berinvestasi dalam penciptaan budaya lembaga dan demokrasi yang juga dapat melibatkan pengurangan konflik politik dalam acara pemilu.

Dalam konteks ini, Costantiello dan Leogrande melihat bahwa dalam kasus Indonesia, stabilitas politik berkaitan secara positif dengan pemberantasan korupsi dan supremasi hukum.

Ketika menerapkan analisis klaster dengan Algoritma k-Means yang dioptimalkan dengan Metode Elbow, Costantiello dan Leogrande menempatkan Indonesia bersama sejumlah negara seperti Grenada, Moldova, Nauru, Korea Selatan, Meksiko, Yunani, Israel, Lesoteho, Kolombia, Papua Nugini, Filipina, Samoa, Tunisia, Afrika Selatan, El Salvador, Hongaria, Argentina, India, dan Bulgaria ke dalam kluster 4 dengan nilai median cluster adalah 0,39.

Menurut mereka, negara-negara tersebut di atas, termasuk dalam kelompok negara ekonomi sedang berkembang.

Kelompok negara tersebut seringkali memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang bertumbuh menjadi lebih baik dan dapat menjaga tingkat stabilitas politik yang baik.

Kedua peneliti itu mengatakan, nilai median cluster 0,39 mengindikasikan bahwa negara memiliki tingkat stabilitas politik yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat apabila ia lebih terintegrasi ke dalam dinamika politik dan ekonomi Barat.

Pandangan Moody's Investors Service

Sementara itu, Moody's Investors Service (MIS) berpandangan bahwa seiring dengan persiapan Indonesia untuk pemilihan presiden dan legislatif pada Februari 2024, perekonomian negara diproyeksikan akan tumbuh lebih tinggi, didukung konsumsi yang meningkat menjelang tanggal pemilihan.

Namun, pada sisi lain, perusahaan pemeringkat kredit dan riset tersebut menyatakan bahwa pertarungan politik menjelang Pilpres 2024 kemungkinan akan menghambat reformasi kebijakan ekonomi karena potensi ketegangan yang tinggi di antara para kandidat dan pendukung mereka yang mengarah pada keresahan sosial.

Lembaga itu memperkirakan bahwa peningkatan resistensi sosial akan membuat iklim politik menjadi kurang kondusif bagi reformasi kebijakan pemerintah yang berkelanjutan menuju pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, MIS menyarankan agar pemerintah fokus menjaga stabilitas politik dan memenuhi tuntutan masyarakat.

MIS mengajukan saran tersebut berdasarkan pengalaman negara-negara seperti Bangladesh, India, dan Maladewa.

Ketika mengadakan pemilu pada 2023 atau 2024, pemerintah negara-negara tersebut membatasi kapasitas mereka untuk melakukan reformasi struktural lebih lanjut sehingga bisa meredam konflik dan perlawanan sosial.

Komitmen Rencana Kerja 2024

Tentu saja pemerintah Indonesia tidak mengabaikan berbagai saran dan pertimbangan untuk menaruh perhatian menjaga stabilitas politik tahun 2024.

Namun, selain menjaga stabilitas politik, pemerintahan Joko Widodo tampaknya juga tetap komitmen untuk melaksanakan Rencana Kerja 2024.

Pada 15 Mei 2023 lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS/PPN) mengeluarkan peraturan No.4/2023 tentang rencana kerja Indonesia tahun 2024.

Pemerintah bertekad melaksanakan Rencana Kerja karena dua alasan utama. Pertama, Rencana Kerja 2024 adalah dokumen final untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJMN) 2020–2024.

Kedua, Rencana Kerja 2024 bertujuan memberikan landasan yang kuat bagi rencana jangka menengah berikutnya 2025–2029 dan ketahanan ekonomi selama pemilu 2024.

Rencana Kerja 2024 2024 diberi tema “Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” karena mencakup semua aspek pembangunan, seperti kerangka pembiayaan, pelembagaan, regulasi, evaluasi, dan kontrol.

Dokumen tersebut juga menjadi pedoman bagi sektor swasta dan aktor non-negara untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunannya.

Rencana Kerja 2024 adalah kelanjutan dari rencana kerja tahun-tahun sebelumnya yang disusun untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ketahanan negara terhadap guncangan eksternal.

Rencana Kerja 2024 juga upaya untuk mendiversifikasi ekonomi, menarik investasi, dan merangsang penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi, seperti manufaktur, pariwisata, dan ekonomi digital.

Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan iklim usaha dengan mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan kerangka peraturan untuk memfasilitasi kewirausahaan dan inovasi.

Menurut Bapenas/PPN, Rencana Kerja 2024 mencakup tujuh bidang prioritas kebijakan pembangunan yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020–2024.

Ketujuh prioritas yang dimaksud adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional untuk Pertumbuhan Nasional yang Adil dan Berkualitas; Mengembangkan Daerah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan; Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kompetitif; Revolusi Mental dan Membangun Kebudayaan; Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian Berkembang dan Layanan Dasar; Membangun Lingkungan, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan Mengembangkan Infrastruktur Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengikuti tujuh bidang prioritas, Pemerintah telah mengidentifikasi delapan tujuan pada tahun 2024, yaitu mengurangi kemiskinan, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, merevitalisasi industri dan meningkatkan ilmu manufaktur, meningkatkan daya saing bisnis lokal, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota baru (IKN), dan pelaksanaan pemilihan umum 2024.

Visi Indonesia Tahun 2045

Demi masa depan ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia harus selalu fokus pada pelaksanaan kebijakan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan, menarik investasi asing, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk mencapai tujuannya.

Dalam konteks demikian, idealnya Pemilu 2024 menghasilkan figur pemimpin eksekutif dan legislatif serta yudikatif yang memandang pentingnya pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas SDM berdaya saing tinggi.

Para pemimpin bangsa hasil Pemilu 2024 hendaknya memiliki cita-cita yang selaras dengan Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional danTata Kelola Kepemerintahan.

Terkait pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemimpin hasil Pemilu 2024 hendaknya mementingkan pembangunan sektor pertanian dan maritim, serta hilirisasi pertambangan, infrastruktur bidang transportasi dan konektivitas digital untuk meningkatkan perdagangan dan konektivitas di Nusantara.

Mereka juga perlu berkomitmen pada pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan menjadi pemicu pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

Tentu saja, kita berharap Pemilu 2024 berjalan tanpa mengganggu stabilitas politik dan menghasilkan para pemimpin bangsa yang memililiki Visi Indonesia Tahun 2045.

Dengan begitu, kita memiliki harapan masa depan yang lebih nyata. Artinya, pada tahun 2045 nanti, kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil dan makmur.