Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rektor UNTAG Banyuwangi, Sekjen PERTINASIA (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia)

Politik Dansa

Kompas.com - 25/08/2023, 14:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MEGAWATI Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, punya metafor yang menarik tentang situasi perpolitikan nasional akhir-akhir ini. Ia mengibaratkan orang berdansa.

”Berdansa itu bisa sendiri, bisa berduaan, bisa ramai-ramai, bisa slow motion, atau gerakannya pelan seperti waltz. Terus ada rumba yang gerakannya cepat. Terus ada rock and roll yang bergonta-ganti pasangan. Yang itu berganti di sana, lalu yang itu berganti di sini,” kata Megawati.

Metafor tersebut, kata Megawati, untuk menjawab pertanyaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang situasi perpolitikan pada akhir kepemimpinan yang kedua (Kompas.id, 22/08/2023).

Tampaknya tak salah. Saya mengamini “politik dansa” tersebut.

Coba kita lihat beberapa saja pergerakan akrobatik politik akhir-akhir ini. Baik dari partai politik (parpol) maupun perorangan.

Jauh sebelum PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres), PSI sudah mengusung nama gubernur Jawa Tengah itu ke mana-mana.

Bahkan, kala itu di internal PDIP masih tarik-menarik antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Hasil survei sejumlah lembaga saat itu memang selalu menempatkan Ganjar pada posisi tertinggi. Namun, beberapa hari lalu, dari panggung Kopi Darat Nasional (Kopdarnas), PSI memberi isyarat pindah ke lain hati, ke poros Prabowo Subianto.

PAN datang berombongan ke PDIP dan disambut oleh para elite partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut itu.

PAN menyodorkan Erich Thohir, menteri BUMN yang pernah memegang posisi penting pada milad ke-100 tahun NU, sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Ganjar.

Begitu pula Partai Golkar merapat ke PDIP. Boleh jadi juga menawarkan Airlangga Hartarto, sang ketua umum, sebagai pendamping Ganjar. Atau, bisa pula kepentingan lain yang dinegosiasikan.

Namun, bagaikan petir siang bolong, 13 Agustus 2023, PAN dan Partai Golkar secara bersama-sama merapat ke poros Prabowo Subianto.

Untuk PAN, mungkin karena proposalnya tidak segera direspons PDIP. Boleh jadi Megawati kurang cocok dengan profil Erich Thohir untuk dipasangkan dengan Ganjar.

Sebagai tokoh muda, ia terkesan cepat berubah pendirian politik (political belief). Belum lama mesra dengan kalangan NU, tiba-tiba dekat dan ditawarkan sebagai bacawapres oleh PAN.

Sementara Partai Golkar bergeser ke lain hati setelah secara internal digoyang isu munaslub dan sang ketua umum, Airlangga Hartarto, menjalani proses hukum.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com