Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Indonesia dalam Cengkeraman Oligarki

Kompas.com - 21/08/2023, 10:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INDONESIA adalah negara kesepakatan, artinya para founding fathers bangsa telah menyepakati untuk ada dalam satu konsensus, guna mencapai tujuan bersama: keadilan sosial bagi semua.

Lantas apakah sudah berjalan seperti yang diharapkan? Ini yang memang penting untuk terus didiskusikan apalagi pada seperempat abad terakhir menuju satu abad usia negara ini.

Tentu saja ada berbagai pandangan atau pendapat yang bisa dikemukakan, antara lain menjadi semacam warning atau peringatan dini, agar perjalanan bangsa ini tidak melenceng jauh dari cita-cita didirikan, apalagi hingga keluar rel dan anjlok.

Seperti halnya bila mengutip makalah berjudul Reflections on Oligarchy, Democracy, and The Rule of Law in Indonesia, Jeffrey A. Winters, Ph.D., menjelaskan dengan gamblang Indeks Kekuatan Material (Material Power Index) MPI di Indonesia.

Indeks untuk mengukur seberapa besar kekuatan material oligarki dibandingkan dengan orang biasa.

Yaitu dengan menghitung atau membagi kekayaan rata-rata dari 40 orang terkaya Indonesia berdasarkan posisi kekayaan warga negara rata-rata.

Hasilnya menunjukkan bahwa kesenjangan kekayaan-kekuatan yang sudah besar pada tahun 2010, kini bertumbuh pesat selama dekade terakhir.

Rata-rata oligarki teratas di Indonesia memiliki sekitar 570.988 kali lipat kekuatan kekayaan warga negara rata-rata pada 2010. Ini meningkat menjadi 759.420 kali pada tahun 2020, peningkatan 33 persen.

Artinya, konsentrasi kekayaan di kalangan oligarki meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan secara keseluruhan dalam perekonomian.

Jauh sebelum MPI di-rilis pun berdasarkan survei lembaga keuangan Credit Suisse 2017, telah memperlihatkan bahwa satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.

Kondisi ini membuat Indonesia berada di peringkat 4 negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia.

Ironisnya lagi, satu persen orang terkaya itu hampir semua tinggal di Jakarta, setidaknya di Pulau Jawa.

Dengan kekayaan yang mereka miliki, tentu saja tidak hanya ekonomi nasional yang dikontrol, kekuasan politik juga diatur, tak ubahnya sedang memainkan bidak catur.

Rupanya bukan saja pada jabatan struktural (birokrasi/TNI-Polri), pada jabatan politik juga dengan mudah dikendalikan. Itu karena sejumlah politisi, calon kepala daerah hingga calon legislatif juga ‘sowan’ untuk dapat restu dan menerima biaya politik serta ‘arahan’ kelompok kalangan pebisnis itu.

Konsekuensinya jelas, semua akan dengan mudah diatur. Bisa dibayangkan berbagai produk politik yang dihasilkan para politisi yang diberi ‘restu’ akan dengan mudah masuk angin, setidaknya tidak akan mengancam atau mengganggu aktivitas dan kepentingan para penguasa ekonomi itu. Terbentuklah oligarki.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com