Bola Panas PDI-P soal Food Estate: Prabowo Diserang, Jokowi Membela

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P melalui sekretaris jenderal partai, Hasto Kristiyanto, melempar bola panas dengan menyentil program food estate di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hasto tanpa ragu menyatakan program food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal itu diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada PDI-P di Ciawi, Bogor, pada Selasa (15/8/2023) lalu.

Baca juga: Terminologi Kejahatan Lingkungan dalam Food Estate

Hasto mengatakan, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.

Sebagai informasi, program food estate digagas Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diberi tugas khusus untuk mengawal program ini.

Tanggapan Gerindra

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara terkait kritik yang dilayangkan PDI-P.

Menurut Muzani, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang selaku Menteri Pertahanan (Menhan) di kabinet pemerintahan, hanya melaksanakan program Jokowi.

"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin," ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Jokowi Dinilai Bela Prabowo soal “Food Estate”, Ahmad Muzani: Semua Menteri Jalankan Program Presiden

Muzani menjelaskan, ketika Prabowo baru menjabat sebagai 'pembantu' Jokowi, dijelaskan bahwa garis kebijakan Presiden harus dijalankan semua kementerian.

Ia menyebutkan, tidak ada program dan visi kementerian, yang ada hanyalah visi Presiden dan Wakil Presiden.

"Ingat, ini adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana kampanye calon presiden dan kampanye calon wakil presiden akan menjadi program pemerintah, bila Presiden dan Wakil Presiden itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden," tutur Muzani.

Muzani mengakui memang ada potensi terjadi perbedaan pendapat meski sama-sama berada dalam pemerintahan.