Bola Panas PDI-P soal Food Estate: Prabowo Diserang, Jokowi Membela

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P melalui sekretaris jenderal partai, Hasto Kristiyanto, melempar bola panas dengan menyentil program food estate di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hasto tanpa ragu menyatakan program food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal itu diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada PDI-P di Ciawi, Bogor, pada Selasa (15/8/2023) lalu.

Hasto mengatakan, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.

Sebagai informasi, program food estate digagas Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diberi tugas khusus untuk mengawal program ini.

Tanggapan Gerindra

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara terkait kritik yang dilayangkan PDI-P.

Menurut Muzani, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang selaku Menteri Pertahanan (Menhan) di kabinet pemerintahan, hanya melaksanakan program Jokowi.

"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin," ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Muzani menjelaskan, ketika Prabowo baru menjabat sebagai 'pembantu' Jokowi, dijelaskan bahwa garis kebijakan Presiden harus dijalankan semua kementerian.

Ia menyebutkan, tidak ada program dan visi kementerian, yang ada hanyalah visi Presiden dan Wakil Presiden.

"Ingat, ini adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana kampanye calon presiden dan kampanye calon wakil presiden akan menjadi program pemerintah, bila Presiden dan Wakil Presiden itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden," tutur Muzani.

Muzani mengakui memang ada potensi terjadi perbedaan pendapat meski sama-sama berada dalam pemerintahan.

Ia mengibaratkan ada sekelompok orang dalam perahu maupun mobil, yang mana pasti ada yang menengok ke kiri dan kanan dalam setiap perjalanan.

"Sehingga ada yang menikmati suasana itu dalam suatu perjalanan, jadi kami memahami itu," kata Muzani.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menegaskan lahan yang digunakan untuk food estate sudah dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Tentang tanggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini, adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya, diberikan oleh Kementerian LHK," ujar Budisatrio saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Jokowi membela

Belakangan, Jokowi angkat bicara terkait hal ini. Ia mengatakan, membangun food estate tidak semudah yang orang-orang pikirkan.

"Supaya tahu, membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak/ibu bayangkan," ujar Jokowi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Jokowi menjelaskan, ketika membangun food estate, tanaman pertama biasanya gagal. Lalu, pada percobaan kedua, umumnya tingkat keberhasilan hanya mencapai 25 persen.

"Ketiga baru biasanya keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Humbang Hasundutan, tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik. Belum baik. Agak lebih baik," ucap Jokowi.

"Yang di Pulang Pisau, Kalteng, itu juga belum pada kondisi yang normal baik, masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas juga masih sama," kata Presiden.

Meski mengaku sulit, kata Jokowi, semua program pemerintah, termasuk food estate, pasti akan diperbaiki, dievaluasi, dan dikoreksi pelaksanaannya.

"Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun lupakan," ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa food estate merupakan kerja bersama beberapa kementerian, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Pertahanan.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebutkan, food estate adalah program yang dicanangkan untuk mencegah terjadinya krisis pangan.

"Kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan. Step-step itu harus dilakukan. Bahwa ada yang berhasil, bahwa ada yang setengah berhasil, atau yang belum berhasil, ya itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi," kata Jokowi.

Dinilai sasar Prabowo

Sementara, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, kritik Sekjen PDI-P soal food estate sedianya ditujukan kepada Gerindra, khususnya Prabowo. Ini tak lepas dari posisi Gerindra sebagai lawan politik PDI-P pada Pemilu 2024.

Diketahui, Gerindra mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden (capres). Sementara PDI-P bakal mencalonkan Ganjar Pranowo.

“Saya kira kritik itu menyasar Prabowo. Karena yang dikritik Mas Hasto terkait realisisasi food estate yang diniliai gagal dan merupakan kejahatan lingkungan,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (19/8/2023).

“Pada saat bersamaan, Mas Hasto bilang kebijakan ini baik, yang itu artinya Presiden Jokowi positif. Yang dinilai gagal oleh Mas Hasto adalah eksekutor food estate yakni Menteri Pertahanan,” ujarnya lagi.

Namun demikian, lantaran program food estate identik dengan Jokowi, spekulasi publik berkembang liar. Publik mengasumsikan kritik tersebut sebagai pertanda hubungan PDI-P dan presiden yang tidak baik-baik saja.

Dugaan ini muncul seiring dengan kuatnya kabar yang menyebutkan bahwa dukungan Jokowi untuk Pilpres 2024 ditujukan untuk Prabowo, bukan Ganjar.

“Publik memang melihat kritik Mas Hasto ini mengarah ke presiden. Inilah yang menebalkan keyakinan publik bahwa Pak Jokowi dan PDI-P memang hubungannya lagi tak baik-baik saja,” tutur Adi.