Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 KRI Jenis Korvet "Upgrade" Rudal Exocet Block 3 dan Radar

Kompas.com - 18/08/2023, 16:16 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jenis korvet, yakni KRI Bung Tomo-357, KRI John Lie-358, dan KRI Usman Harun-359, sedang meng-upgrade atau melaksanakan pergantian rudal Exocet dan radar.

Program offset ini dilakukan PT PAL Indonesia dengan pengembang dan produsen rudal, MBDA.

Program ini diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

Offset program I (pergantian) instalasi radar, antena, dan lain-lain,” demikian keterangan resmi Humas PT PAL yang diterima Kompas.com, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: 2 Kapal Pemburu Ranjau Resmi Masuk Jajaran TNI AL, KRI Pulau Fani-731 dan KRI Pulau Fanildo-732

Sementara itu, offset program III adalah mengganti atau membongkar rudal Exocet pada ketiga kapal perang jenis korvet itu.

“Membongkar persenjataan lama (Exocet Block 2) dan mengganti dengan yang baru Exocet MM40 Block 3,” tulis PT PAL.

Dari tiga kapal perang itu, baru KRI John Lie-358 yang selesai.

KRI John Lie-358 bahkan telah mengikuti Latihan Gabungan (Latgab) TNI 2023 di Situbondo, Jawa Timur, pada awal Agustus lalu.

Diketahui, baik KRI Bung Tomo-357, KRI John Lie-358, maupun KRI Usman Harun-359, awalnya dipesan oleh Pemerintah Brunei Darussalam yang rencananya digunakan oleh Angkatan Laut Brunei dengan penamaan Nakhoda Ragam-class corvettes.

Namun, kapal-kapal tersebut akhirnya diakuisisi oleh pemerintah Indonesia dan dinamakan Bung Tomo-class Multirole Light Frigate (MRLF).

Baca juga: Kiprah KRI Bung Tomo dalam Misi Pencarian AirAsia QZ8501

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com