Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Visi jika Tidak Dirumuskan Tolok Ukurnya, Namanya Jargon Politik, Tidak Jelas!

Kompas.com - 18/08/2023, 16:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyamakan visi yang tidak dirumuskan tolok ukurnya dengan jargon politik. Menurut Jokowi, kedua hal tersebut sama-sama tidak jelas bentuknya.

Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam pidatonya di Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Awalnya, Jokowi mengatakan, banyak pihak yang mengeklaim ingin membangun masyarakat yang adil dan makmur.

"Kita ingin menjadi negara yang maju, kita ingin menjadi negara yang sejahtera, semua visi ini benar," ucap Jokowi.

Baca juga: KPA Anggap Pidato Jokowi soal Hilirisasi Pangan untuk Korporasi, Bukan Petani

Namun, Jokowi mengatakan, jika ingin mengeksekusi visi tersebut, harus jelas tolok ukurnya.

Misalnya seperti apa tolok ukur dari majunya sebuah negara sejahter sehingga masyarakat yang adil dan makmur.

"Apakah pendapatan per kapita? Atau indeks pembangunan manusia? Atau tingkat pengangguran? Atau angka kemiskinan? Atau apa? Atau justru semuanya," tuturnya.

Lalu, barulah Jokowi menyamakan visi yang tidak dirumuskan tolok ukurnya seperti jargon politik.

Dia menjelaskan, jargon politik itu tidak jelas bentuknya dan tidak bisa dijabarkan strateginya.

Baca juga: AMAN Sayangkan Pidato Kenegaraan Jokowi Tak Singgung Pengakuan Masyarakat Adat

"Karena visi jika tidak dirumuskan tolok ukurnya, itu namanya jargon politik. Iya, jargon politik. Tidak jelas bentuknya, tidak bisa dijabarkan strateginya, tidak bisa dirumuskan langkah-langkahnya, dan biasanya bisa dipastikan sulit akan terwujud," kata Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi menekankan visi besar itu jangan sampai hanya menjadi jargon politik.

Selain itu, visi besar juga jangan mentok sebatas bahasa-bahasa normatif, bahasa yang indah-indah saja, dan yang enak didengar.

"Jangan juga yang hanya di awang-awang. Visi besar itu harus membumi, visi yang taktis, harus jelas tolok ukurnya, harus jelas strategi besar dan strategi teknisnya, harus jelas, harus jelas langkah-langkahnya, harus jelas target waktunya, dan seterusnya dan seterusnya," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com