Jokowi: Visi jika Tidak Dirumuskan Tolok Ukurnya, Namanya Jargon Politik, Tidak Jelas!

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyamakan visi yang tidak dirumuskan tolok ukurnya dengan jargon politik. Menurut Jokowi, kedua hal tersebut sama-sama tidak jelas bentuknya.

Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam pidatonya di Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Awalnya, Jokowi mengatakan, banyak pihak yang mengeklaim ingin membangun masyarakat yang adil dan makmur.

"Kita ingin menjadi negara yang maju, kita ingin menjadi negara yang sejahtera, semua visi ini benar," ucap Jokowi.

Namun, Jokowi mengatakan, jika ingin mengeksekusi visi tersebut, harus jelas tolok ukurnya.

Misalnya seperti apa tolok ukur dari majunya sebuah negara sejahter sehingga masyarakat yang adil dan makmur.

"Apakah pendapatan per kapita? Atau indeks pembangunan manusia? Atau tingkat pengangguran? Atau angka kemiskinan? Atau apa? Atau justru semuanya," tuturnya.

Lalu, barulah Jokowi menyamakan visi yang tidak dirumuskan tolok ukurnya seperti jargon politik.

Dia menjelaskan, jargon politik itu tidak jelas bentuknya dan tidak bisa dijabarkan strateginya.

"Karena visi jika tidak dirumuskan tolok ukurnya, itu namanya jargon politik. Iya, jargon politik. Tidak jelas bentuknya, tidak bisa dijabarkan strateginya, tidak bisa dirumuskan langkah-langkahnya, dan biasanya bisa dipastikan sulit akan terwujud," kata Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi menekankan visi besar itu jangan sampai hanya menjadi jargon politik.

Selain itu, visi besar juga jangan mentok sebatas bahasa-bahasa normatif, bahasa yang indah-indah saja, dan yang enak didengar.

"Jangan juga yang hanya di awang-awang. Visi besar itu harus membumi, visi yang taktis, harus jelas tolok ukurnya, harus jelas strategi besar dan strategi teknisnya, harus jelas, harus jelas langkah-langkahnya, harus jelas target waktunya, dan seterusnya dan seterusnya," imbuhnya.