Atensi Jokowi soal Polusi Udara Jabodetabek dan Sejumlah Upaya Mengatasinya

Selain itu, Kemenhub meminta kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menambah stasiun pengisian listrik umum (SPKLU) bagi pengguna kendaraan listrik.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengimbau kantor instansi swasta mau menerapkan hybrid working untuk membantu mengatasi polusi udara di Jakarta.

Hybrid working merupakan sistem yang mengombinasikan antara bekerja dari kantor atau work from office (WFO) dengan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk para karyawannya.

Menurut Heru, usulan hybrid working disepakati dalam rapat terbatas (ratas) polusi udara yang dipimpin Presiden Jokowi pada Senin.

"Swasta tadi (menurut) hasil rapat, mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menerapkan itu. Ya kayak (sistem kerja) saat Covid-19 saja," ujar Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca juga: Polusi Udara di Jakarta, Pemerintah Imbau Swasta Terapkan Hybrid Working

Dia menuturkan, hybrid working jika diterapkan bisa mengurangi pemakaian kendaraan bermotor baik mobil atau motor.

Heru pun mengungkapkan, dia telah berkoordinasi dengan sejumlah pengusaha terkait rencana penerapan hybrid working. Meski demikian, Heru mengakui bahwa itu hanya sebatas imbauan, bukan kewajiban bagi perusahaan swasta.

"Swasta saya tidak bisa menetapkan tapi mengimbau. Tapi itu nanti minggu besok atau rapat berikutnya kita akan bahas juga," papar Heru.

Sebaliknya, Heru menambahkan, hybrid working akan dia terapkan bagi PNS di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk para PNS di DKI, diterapkan kuota 50 persen bekerja secara WFO dan 50 persen WFH.

"Kalau memang pegawai itu bersentuhan dengan masyarakat tentunya ke kantor. Kalau tidak (berkaitan) dengan pelanggan, perencanaan dan lain lain mungkin bisa WFH, ya kalau kami sudah atur," ujar Heru.

Dia mengungkapkan, pihaknya saat ini masih terus mematangkan aturan hybrid working untuk mengatasi persoalan polusi udara Jakarta. Nantinya, aturan itu diharapkan bisa diterapkan mulai September 2023.

"Ini sebentar lagi (diterapkan).Sedang dihitung berapa persentasenya setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin," ungkapnya.

Baca juga: Keluh Warga soal Buruknya Kualitas Udara di Jakarta: Alami Mata Perih sampai Batuk dan Pilek

Selain itu, Heru mengimbau pemilik kendaraan berkapasitas 2.400 cc untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 98.

Imbauan itu disampaikan Heru dalam konferensi pers usai rapat terbatas (ratas) yang membahas polusi udara wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

"(Kendaraan) 2.400 cc itu harus Pertamax Turbo ya. Kita semua masyarakat harus disiplin terhadap hal itu," ungkap Heru dikutip dari video YouTube Kompas TV, Senin (14/8/2023).

Heru menambahkan, pencemaran udara di Jabodetabek tidak bisa dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat saja. Menurutnya, masyarakat dan pengguna kendaraan pribadi harus memiliki kesadaran untuk meminimalisir polusi udara.

"(Harus ada) kesadaran masing-masing pemilik kendaraan. Karena berdasarkan data kendaraan bermotor lah yang 50 persen kurang lebih menyumbang emisi gas buang yang buruk," ujar Heru.

Baca juga: Bantah Kualitas Udara Kota Yogyakarta Buruk, Pj Wali Kota: Masih di Kategori Baik hingga Sedang

Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar razia uji emisi bagi kendaraan di Jakarta. Menurut Heru, pengetatan uji emisi akan dilakukan di beberapa titik tertentu.

"Tadi oleh Bu Menteri LHK kami diperintahkan agar mengetatkan uji emisi dan aturan yang sudah ada nanti kami tinggal ketatkan uji emisi di titik-titik tertentu yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan kerja sama dengan Polda Metro Jaya," jelas Heru.

"Dan tentunya bekerja sama dengan Kementerian LHK dan Kementerian Perhubungan," kata dia.