Bawaslu Petakan 4 Masalah Utama Jelang Pemilu 2024

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyatakan terdapat 4 persoalan utama menjelang Pemilihan Umum 2024 mendatang.

Dari hasil kajian dan penelitian, mereka memetakan 4 persoalan utama dalam Pemilu, yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, Politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), serta kampanye di media sosial.

"Belakangan beberapa isu ini masih kental terjadi di penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum 2024," ujar Pelaksana Tugas Kapuslitbangdiklat Bawaslu RI Ibrahim Malik Tanjung dalam acara Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, seperti dikutip dari kanal YouTube Bawaslu, Minggu (13/8/2023).

Baca juga: Bawaslu Bersiap Hadapi Banjir Sengketa Pencalegan Jelang Penetapan DCS

Menurut Bawaslu, keempat isu strategis itu harus menjadi perhatian penyelenggara Pemilu 2024 agar pelaksanaan pesta demokrasi lebih terbuka, jujur, dan adil.

Bawaslu, kata Ibrahim, kemudian membentuk pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak pada 2024, dan isu strategis sebagai upaya pencegahan yang lebih komprehensif, kreatif, atraktif dan progresif.

"Hal ini dilakukan juga sebagai upaya untuk mencegah potensi pelanggaran yang muncul pada tahapan kampanye yang akan dimulai pada bulan November tahun 2023 nanti," ujar Ibrahim.

Baca juga: Bupati Banyumas Tanya Pilihan Capres ke Mahasiswa, Bawaslu: Terkesan Giring Opini Pilih Sosok Tertentu

Khusus hari ini, Bawaslu memaparkan tentang pemetaan politik uang.

Sedangkan pemetaan 3 isu strategis lainnya akan diluncurkan Bawaslu di kemudian hari.

Pemetaan permasalahan pemilu itu diharapkan dapat menjadi acuan bagi jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia maupun pemangku kepentingan terkait buat mengawal tahapan Pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Tujuan dari pemetaan ini, kata Ibrahim, adalah menyampaikan informasi tentang pemetaan kerawanan praktik politik uang pemilu dan pemilihan serentak 2024 kepada jajaran penyelenggara Pemilu, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum.

Baca juga: Bawaslu Dalami Kasus Bupati Banyumas Tanya Pilihan Capres Mahasiswa Unsoed

"Kedua mendapatkan masukan termasuk dari akademisi tentang strategi pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 terkait dengan isu strategis politik uang," ucap Ibrahim.