Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar-PAN Gabung KKIR, PKB Tetap Ngotot Muhaimin Maju Pilpres 2024

Kompas.com - 13/08/2023, 14:01 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku menyambut baik Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024-2029.

Namun demikian, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda menegaskan, beleid yang berlaku masih piagam kerja sama awal antara Gerindra-PKB pada 13 Agustus 2022 di Sentul, Bogor.

Dalam piagam itu, penentuan capres-cawapres dibahas bersama dan diputuskan oleh Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

“PKB sebagai inisiator KKIR bersama Gerindra menyambut baik bergabungnya Golkar dan PAN. Namun, untuk penentuan capres dan cawapres yang akan diusung, PKB tetap berpatokan pada Piagam KKIR yang ditandatangani tepat satu tahun lalu di Sentul, Bogor,” ujar Huda dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

Baca juga: Tak Deklarasikan Cak Imin, Siapa Bakal Cawapres Prabowo di Pilpres 2024?

“Piagam kerja sama yang kami tanda tangani saat ini hanya menyebutkan bahwa Gerindra-PKB menerima Golkar-PAN sebagai rekan koalisi. Belum ada detail-detail terkait hak dan kewajiban para pihak, termasuk bagaimana pola pengambilan keputusan penentuan capres-cawapres yang akan diusung,” imbuh dia.

Kendati demikian, Huda mengaku optimistis bergabungnya Golkar dan PAN bakal memberi insentif elektoral bagi koalisi.

Dia mengungkapkan, kerja sama Gerindra-PKB dan Golkar-PAN masih sangat awal, membutuhkan detail-detail pembahasan agar benar-benar menjadi kekuatan yang solid.

Huda menegaskan, target kemenangan dalam Pilpres 2024 harus benar-benar menjadi pertimbangan KKIR plus Golkar-PAN.

Hal ini penting dijadikan titik tolak kerja sama sehingga Prabowo Subianto tidak mengulang lagi memori kelam koalisi pengusungnya yang kalah dalam Pemilu 2014 dan 2019.

Baca juga: Dukung Prabowo Lagi di Pilpres 2024, PAN Singgung Kesetiaan 10 Tahun

PKB, tegas Huda, tetap berpatokan pada hasil Muktamar Bali dalam mengusung capres atau cawapres dalam Pemilu 2024.

Forum tertinggi PKB tersebut telah memberikan mandat untuk mengusung Muhaimin maju pada Pilpres 2024.

“PKB telah berijtihad untuk mengusung Gus Imin dalam Pilpres 2024. Ijtihad ini didasari pada efek positif yang akan ditimbulkan bagi kemenangan PKB dan program unggulan untuk bangsa jika Gus Imin benar-benar maju serta menang dalam Pilpres 2024,” kata Huda.

Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi berkoalisi untuk Pilpres 2024.

Tak hanya berkoalisi, mereka juga mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Baca juga: Alasan Golkar Capreskan Prabowo, Sosok Tepat Nahkodai Indonesia Jadi Negara Maju

Koalisi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, Airlangga Hartarto dari Golkar, dan Prabowo sendiri.

Prabowo menyampaikan, tanggal ini dipilih tak terlepas dari momentum peringatan koalisi Gerindra dan PKB yang telah lebih dulu dibangun persis setahun silam.

"Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian, kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar," kata Prabowo.

Dalam kerja sama politik ini, menurut Prabowo, masing-masing partai politik akan diberikan porsi yang sama untuk membahas nama calon pendampingnya di Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com