Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andika Perkasa: TNI Tidak Bisa Hadapi KKB dengan Senjata, Harus Punya Alasan Kuat

Kompas.com - 12/08/2023, 14:33 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengatakan, TNI tidak bisa sembarangan dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

“Enggak bisa menghadapi mereka itu dengan senjata yang gede,” kata Andika dalam acara GASPOL! Kompas.com, Jumat (11/8/2023).

Pertama, kata Andika, KKB atau TPNPB-OPM masih termasuk warga negara Indonesia (WNI). Kedua, mereka tidak selalu membawa senjata.

Apabila KKB atau OPM tidak membawa senjata, TNI tidak bisa melakukan tindakan tegas dan terukur yang berakibat fatal.

“Kita harus punya alasan lah, bertindak apa pun kita harus punya alasan yang kuat,” tutur Andika.

Andika menyebutkan, tantangan TNI adalah mengantisipasi agar KKB tidak meluas. Di sisi lain, TNI juga harus menggunakan cara yang benar.

Baca juga: Andika Perkasa Ungkap Alasan Kekerasan di Papua Masih Terjadi

“Bagaimana kita mulai menghadapi agar tidak meluas, keganasan mereka, kebrutalan mereka. Tapi, di sisi lain, tanpa kita menggunakan cara yang salah,” ujar Andika.

“Kalau cara kita berlebihan sehingga menimbulkan korban, ya itu juga akan membuat masalah baru,” ucap mantan Kepala Staf TNI AD itu.

Andika mengatakan, TNI harus hadir di Papua untuk memberikan kesan kepada masyarakat bahwa TNI itu membantu.

Baca juga: Cerita Andika Perkasa Ditegur Jokowi karena Jalan Ditutup...

“Justru kita harus memberikan kesan kepada masyarakat mayoritas di sana bahwa kita ini ada di situ justru untuk membantu supaya ada sekolah baru, ada jalan baru, ada pasar baru,” kata Andika.

Saat ini, TNI melaksanakan operasi teritorial di Bumi Cenderawasih.

Hal itu diungkapkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono setelah acara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada 20 Desember 2022.

"Teritorial tetap berjalan, tetap kami laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana, seperti Kodim, Korem, Koramil, dengan kekuatan yang ada. Tentunya kami tetap melaksanakan operasi teritorial di sana," kata Yudo di samping Andika saat itu.

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, di Mako Paspampres, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023).KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, di Mako Paspampres, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023).

Yudo lantas mengungkapkan alasannya melanjutkan operasi teritorial. Ia menyebut, masyarakat Papua sangat membutuhkan dukungan dari TNI.

"Khususnya sekolah-sekolah, katanya banyak guru yang meninggalkan tempat. Ini TNI wajib untuk di sana. Kemudian angkutan umum yang kurang ya, kami bantu, supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan," kata Yudo.

Kemudian, lanjut Yudo, TNI akan membantu Polri dalam penegakkan hukum di Bumi Cenderawasih.

Baca juga: Andika Perkasa: Pak Jokowi Itu Marahnya Enggak Diekspresikan

"Dan tentunya kami lebih memajukan ke arah hukum, sehingga nanti untuk yang membuat onar di sana istilahnya, melanggar hukum, tentunya yang menggangu masyarakat, akan kami tangkap dan diserahkan kepada Polri karena memang di sana operasinya operasi penegakan hukum," ucap Yudo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com