Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andika Perkasa Ungkap Alasan Kekerasan di Papua Masih Terjadi

Kompas.com - 12/08/2023, 13:25 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengungkapkan sejumlah alasan yang membuat masih terjadinya kasus kekerasan di Papua.

Andika memandang dari dua sisi, dari masyarakat Papua dan aparat.

“Dari oknum masyarakat di Papua sendiri, kenapa mereka dengan entengnya kemudian melakukan kekerasan? Sampai melakukan pembunuhan tanpa ada rasa bersalah,” kata Andika dalam acara GASPOL! Kompas.com, Jumat (12/8/2023).

Baca juga: Cerita Andika Perkasa Ditegur Jokowi karena Jalan Ditutup...

Menurut Andika, kurang meratanya pendidikan di Bumi Cenderawasih membuat kekerasan itu masih terjadi.

“Semakin orang menerima pendidikan, maka nilai kemanusiaan itu akan masuk,” ujar mantan Kepala Staf TNI AD itu.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Andika Perkasa: Pak Jokowi Itu Marahnya Enggak Diekspresikan

“(Tetapi) tetap saja lambat dan diberikan kewenangan wakil presiden untuk mengkoordinir itu semua,” kata Andika.

Sisi selanjutnya, lanjut Andika, dari aparat TNI-Polri yang juga melakukan kekerasan di sana.

“Nah itu yang waktu saya menjabat (Panglima TNI), itu yang saya mulai untuk diubah. Kita enggak boleh terpancing,” ucap Andika.

“Kita melakukan tindakan, juga dengan cara sesuai prosedur hukum,” kata dia.

Andika mengatakan, aparat TNI-Polri harus mengajarkan pada masyarakat Papua bahwa aparat mengambil tindakan tegas karena alasan yang kuat.

“Misalnya mereka membuat senjata dan mengancam kita. Apa boleh buat, kita harus mengambil tindakan tegas,” tutur Andika.

“Tapi manakala mereka tidak bersenjata, kita pun jangan begitu mudahnya mengambil tindakan sampai akhirnya ada korban di sana. Kita harus mulai mengajarkan bagaimana humanity itu kita terapkan di sana,” kata Andika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com