Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lukas Enembe Disebut Terima "Fee" Proyek Rp 19 Miliar dengan Kode 01

Kompas.com - 09/08/2023, 20:21 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe disebut menerima fee dari lelang proyek pengerjaan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sebesar Rp 19 miliar dengan kode 01.

Hal itu disampaikan karyawan finances PT Tabi Bangun Papua Mieke saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas Enembe.

Dugaan fee itu diketahui setelah jaksa KPK membongkar berita acara pemeriksaan (BAP) Mieke, yang mengungkapkan adanya catatan aliran uang ke beberapa pejabat di Pemprov Papua.

"Terkait 01 siapa? 01 ini apakah gubernur Papua, Pak Lukas Enembe pada saat itu? Istilah 01 ini kan Saudara pakai dalam pencatatan?" tanya Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

Baca juga: KPK Punya Bukti Modal Judi Lukas Enembe dari Duit Suap

Atas pertanyaan itu, Mieke pun menjelaskan, dirinya diperintahkan Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka untuk membuat pencatatan terkait aliran bagi pejabat Pemprov Papua.

Misalnya, untuk Kepala Dinas (Kadis), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Gubernur dalam hal ini orang nomor satu di Papua.

"Pak Tono (Rijatono Lakka) suruh, 'Meike bikin estimasi supaya kita tahu keuntungan dan kerugian proyek'. Jadi saya bilang ‘pembagiannya siapa-siapa Pak?’ Pak Tono sebut untuk Kadis, PPK, dengan 01," jelas Mieke.

"01 pernah tidak dijelaskan Pak Rijatono Lakka 01 yang dimaksud ini siapa ?" tanya jaksa menegaskan.

"Pak Gub (Gubernur)," kata Mieke.

Jaksa pun kembali memastikan apakah kode 01 yang merujuk Lukas Enembe itu merupakan perintah dari Rijatono Lakka atau perkiraan sendiri.

"Saksi sampaikan saja. Pernah tidak disampaikan Pak Rijatono Lakka atau Saudara tahu sendiri penjelasan dari Tabi Bangun Papua siapa ?" tanya Jaksa lagi.

"Pak Tono sering sebut 01 Pak Lukas," terang Meike.

Baca juga: Eks Kadis PUPR Papua Jadi Saksi di Sidang Lukas Enembe Hari Ini

Dalam BAP-nya, Mieke mengungkapkan bahwa Lukas Enembe mendapatkan fee sebesar Rp 19 miliar. Namun, dia mengaku tidak mengetahui teknis pemberian fee dari Rijatono tersebut.

"Di BAP 124 ini Saudara saksi membuat rincian ya, ini disampaikan bahwa total yang dugunakan Rijatono Lakka untuk membayar kewajiban fee dengan kode 01 yang menurut keterangan Rijatono Lakka bahwa kode 01 diartikan Lukas Enembe selaku Gubernur Papua adalah sebesar Rp 19.248.879.872 yang semuanya diambil secara tunai oleh Saudara Rijatono Lakka,” papar Jaksa membacakan BAP Mieke.

"Apakah bentuknya cash?" tanya Jaksa KPK memastikan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com