Jubir Kemenperin Sebut 95 Persen Industri Dapat Harga Gas Bumi di Atas 6 Dollar AS per MMBTU

KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan, lebih dari 95 persen perusahaan yang ditetapkan sebagai penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Nomor 91 Tahun 2023 masih menerima harga gas bumi di atas 6 dollar Amerika Serikat (AS) per metric million british thermal unit (MMBTU).

Permasalahan pertama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan HGBT adalah harga gas bumi yang harus dibayarkan oleh industri penerima masih melebihi ketentuan.

Selama ini, kebijakan HGBT yang diperuntukkan kepada beberapa subsektor industri manufaktur dirasa masih kurang optimal. Pasalnya, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan.

Sementara itu, para pelaku industri mengharapkan agar HGBT dapat diimplementasikan sebaik-baiknya untuk mendukung daya saing.

Baca juga: Penerapan HGBT Masih Terkendala, AIPPI Minta Dukungan Pemerintah

“HGBT terus naik setiap kali ada penetapan baru. Selain itu, harga gas bumi tertentu yang diterima oleh perusahaan tidak seragam atau tidak sama meskipun berada dalam satu wilayah yang sama,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (7/8/2023).

Febri mencontohkan, di wilayah Jawa Bagian Barat PT Indo Bharat Rayon mendapat HGBT 6,61 dollar AS per MMBTU.

Kemudian, PT Asahimas Chemical mendapatkan HGBT sebesar 6,5 dollar AS per MMBTU, sedangkan PT Trinseo Material 6,73 dollar AS per MMBTU.

“Kedua, industri mengalami pembatasan pasokan gas bumi tertentu,” imbuh Febri.

Pada 2022 terjadi pembatasan kuota di Jawa Timur (Jatim) antara 61 sampai 93 persen kontrak dan pengenaan surcharge harian untuk kelebihan pemakaian dari kuota ditetapkan di hampir seluruh perusahaan.

Baca juga: KPK Sebut Perusahaan Pemenang Lelang di Basarnas 2021-2023 Berbeda, tapi Pemiliknya Sama

Sementara itu, di Jawa Bagian Barat selama 2022, volume gas bumi yang ditagihkan dengan harga sesuai keputusan Menteri ESDM adalah antara 89 persen sampai 97 persen.

“Jika industri memakai lebih dari 89 persen, maka sisanya harus dibayarkan dengan harga normal,” jelas Febri.

Permasalahan ketiga, masih banyak industri yang belum mendapatkan HGBT meski sudah direkomendasikan oleh Menteri Perindustrian (Menperin).

Sepanjang 2022, Menperin telah merekomendasikan 140 industri untuk dapat menerima HGBT, akan tetapi belum ditetapkan.

Selain itu, juga terdapat industri yang sudah ditetapkan sebagai penerima HGBT, tetapi belum diberikan.

Baca juga: Hadirkan Raditya Dika Saat Open Day, SAE Indonesia Tawarkan Berbagai Prodi Industri Kreatif

Sebagai contoh, PT Pupuk Iskandar Muda 1 yang belum mendapatkan HGBT untuk pasokan bahan baku gas bumi sebesar 40 billion british thermal unit per day (BBTUD).