Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Utara Bulan Agustus 2023

Kompas.com - 02/08/2023, 03:16 WIB
Tari Oktaviani

Penulis

KOMPAS.com - Meski pandemi Covid-19 telah berakhir namun pemberian vaksinasi masih terus dilakukan khususnya untuk dosis booster.

Vaksin Covid-19 saat ini masih gratis. Namun begitu nantinya direncanakan Vaksin Covid-19 menjadi berbayar meski belum diketahui kapan itu berlaku.

Dari keterangan sejumlah sosial media yang dimiliki puskesmas dan rumah sakit, stok vaksin booster kedua tersedia untuk masyarakat yang belum atau sudah memiliki tiket vaksin booster kedua di Satu Sehat. Namun memang di sejumlah daerah stok vaksin saat ini sedang habis.

Untuk mengetahui informasi ketersediaan vaksin maka bisa cek berkala lewat JAKI dan media sosial setiap fasilitas kesehatan.

Adapun berikut ini beberapa lokasi vaksin booster yang sudah tersedia di Jakarta Utara bulan Agustus 2023. Namun jadwal ini bisa berubah karena mengikuti ketersediaan stok vaksin di tempat.

Puskesmas Kelurahan Pluit

  • Jadwal: Senin-Jumat pukul 13.00 WIB-selesai (sesuai ketersediaan stok)
  • Jenis vaksin: Sesuai ketersediaan
  • Pendaftaran: On the spot

Puskesmas Kecamatan Penjaringan

  • Jadwal: Senin - Minggu | 08.00 - 12.00 WIB dan Senin - Jumat | 16.00 -18.00 WIB
  • Jenis vaksin: Sesuai ketersediaan
  • Pendaftaran: On the spot

Baca juga: Status Pandemi Dicabut, Pengobatan dan Vaksin Covid-19 Harus Bayar?

Puskesmas Kelurahan Rawa Badak Utara II

  • Jadwal: 4 Agustus pukul 08.00-12.00 WIB
  • Jenis vaksin: Zivivax
  • Pendaftaran: On the spot

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com